[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6262b13-9915-4261-aa76-51fd9754e2cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-12-22","effective_date","2008-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 NOMOR 04
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut;\r\nb. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; \n UU No 8 Tahun 1974, UU No 43 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, PP No 32 Tahun 2004, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, Permendagri No 57 Tahun 2007, Permendagri No 64 Tahun 2007. \n Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang meliputi:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Inspektorat, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Badan Kepegawaian dan Diklat, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
Kantor Lingkungan Hidup, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
Kantor Ketahanan Pangan, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah tersebut, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS OF PESAWARAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE OFFICIAL OF PESAWARAN REGENT,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Organization of Regional Apparatus, the Organization and Work Procedures of Regional Technical Institutions of Pesawaran Regency need to be adjusted to the provisions of the laws and regulations;
that to fulfill the intent of letter a above and so that the implementation of government administration, development and service to the community in the region can be more efficient and effective, it is necessary to re-establish the Organization and Work Procedures of Regional Technical Institutions of Pesawaran Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6262b13-9915-4261-aa76-51fd9754e2cc","actionData","errors"]