[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f61edc5c-b42a-45f2-b7ad-726826d0ef8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":97,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanian, perikanan, kehutanan, sumberdaya
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n a. Provinsi Lampung memiliki keunggulan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah; \r\nb. perlu meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan; \r\nc. masih terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belurn dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;\r\nd. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\n5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009;\r\n9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008;\r\n10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Pennentan/OT.160/6/2009;\r\n11. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009;\r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009;\r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014; \n Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efesien. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n 13 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.\n2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaha Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efektif dan efisien. Kebijakan dan strategi penyuluhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kapasitas penyuluh ke arah pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka menunjang kebijakan umum pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Arah kebijakan penyuluhan mengutamakan prinsip kerjasama dan kemitraan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, fasilitasi kemandirian penyuluh, pengembangan kelembagaan penyuluhan melalui prioritas insentif pembiayaan, pengembangan sarana prasarana penyuluhan, peningkatan komunikasi dialogis dan koordinasi, mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat, serta memfasilitasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Strategi penyuluhan meliputi pengembangan dan penguatan kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur penyuluhan, pengembangan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, pembangunan sistem informasi dan bisnis berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh PNS, peningkatan jumlah penyuluh PNS, pemanfaatan peran penyuluh swasta dan swadaya, pengembangan metode dan materi penyuluhan, pengembangan mekanisme kerja spesifik di wilayah pedalaman, pesisir, terpencil dan miskin, peningkatan peran aktif penyuluh melalui pemberian intensif, penerapan sistem kerja LAKU-SUSI, pengembangan mutu dan daya saing produk dengan kearifan lokal, serta pembentukan tim khusus penanganan masalah.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme kerja dan metoda penyuluhan, standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan, serta pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagai unsur kelembagaan independen yang membantu Gubernur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY EXTENSION
LAMPUNG PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that Lampung Province has superior competitive and
prospective agricultural, fisheries and forestry resources
, to be utilized in regional development;
that in order to utilize the potential of agricultural,
fisheries and forestry resources, it is necessary to increase the role
and function of extension institutions in the province, regency
and sub-district through the implementation of extension;
that the regulation of agriculture, fisheries, and
forestry extension is still contained in various regulations
laws and regulations so that it has not been able to provide a basis
strong and complete law for the implementation of
agriculture, fisheries and forestry extension;
that based on the considerations as referred to
in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f61edc5c-b42a-45f2-b7ad-726826d0ef8d","actionData","errors"]