[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f61c95aa-b6c1-45ca-bfd7-51c743f0e683","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-07-18","effective_date","2023-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Datar","place_of_enactment","Batusangkar","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan sampah
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan lingkungan hidup yang sehat, indah dan tertata dengan baik sehingga diperlukan upaya mewujudkan daerah yang berwawasan lingkungan sehat bebas dari sampah;\r\n b. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan\r\n perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin\r\n meningkat di Kabupaten Tanah Datar berakibat adanya\r\n peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah\r\n yang menyebar di seluruh wilayah sehingga diperlukan\r\n metode dan teknik dalam pengelolaan sampah_ secara\r\n komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan\r\n pendekatan ekonomi sirkular;\r\n c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam\r\n pengelolaan sampah diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif sehingga dapat\r\n diyadikan pedoman dalam pengelolaan sampah;\r\n d. bahwa berdasarkan opertimbangan sebagaimana\r\n dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\r\n menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\n Sampah \n Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik \r\nPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor\r\n 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan\r\n Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\n Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah\r\n Rumah Tangga\r\nPeraturan Menteri Umum Nomor Pekerjaan 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengelompokan Sampah; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; tugas dan wewenang Pemerintah Nagari; hak dan kewajiban; kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; perizinan; \r\nBank Sampah; insentif dan disinsentif; peran Masyarakat; lembaga pengelola Sampah; kerjasama; sistem informasi pembinaan dan pengawasan; larangan; Kompensasi; mekanisme penjatuhan sanksi; dan pendanaan;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023. \n 67 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menghasilkan volume dan jenis sampah yang semakin beragam, termasuk sampah kemasan yang sulit terurai. Peraturan ini menekankan perubahan paradigma dari pendekatan akhir (kumpul-angkut-buang) menjadi pendekatan yang lebih komprehensif, yang memandang sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup pengelompokan sampah (rumah tangga, sejenis rumah tangga, spesifik), tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam pengelolaan sampah, hak dan kewajiban masyarakat, serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, serta memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Nagari juga memiliki tugas serupa di tingkat Nagari.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah (pembatasan timbulan, daur ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Produsen memiliki kewajiban khusus terkait pembatasan timbulan sampah dan daur ulang. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan sampah spesifik, seperti sampah B3, puing bongkaran bangunan, dan sampah yang timbul akibat bencana. Selain itu, diatur pula mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah, bank sampah, insentif dan disinsentif, peran masyarakat, lembaga pengelola sampah, kerjasama antar daerah, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, larangan, kompensasi, dan pendanaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pengelola Kawasan yang tidak menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00.\r\n2. Setiap pengelola Kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00.\r\n3. Setiap Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00.\r\n4. Setiap Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00.\r\n5. Setiap pengelola Kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00.\r\n6. Setiap Orang atau pengelola kawasan yang melanggar kewajiban tidak mengajukan permohonan pendaftaran TPS Sampah Spesifik B3 kepada Bupati, dan ketentuan perizinan dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\r\n7. Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar larangan membuang sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Regulation of the State Minister of Environment Number 16 of 2011 concerning Guidelines for the Content of Draft Regional Regulations on the Management of Household Waste and Household-like Waste;
Regulation of the Minister of Public Works Number 03/PRT/M/2013 concerning the Implementation of Waste Infrastructure and Facilities in the Handling of Household Waste and Household-like Waste;

With Joint Approval

REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF TANAH

DATAR REGENCY

and

REGENT OF TANAH DATAR

DECIDES :

\n\n \n \n \n \n \n \n

STIPULATES:

REGIONAL REGULATION CONCERNING WASTE

MANAGEMENT.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f61c95aa-b6c1-45ca-bfd7-51c743f0e683","actionData","errors"]