[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6194431-9d11-4e96-8bcb-f246e3214589","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Perjudian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Pelarangan Perjudian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELARANGAN - PERJUDIAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/No. 5 , LL 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelarangan Perjudian
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Daerah Kolaka Utara adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai–nilai kaidah norma–norma kehidupan kemasyarakatan; \r\nBahwa penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab meliputi juga upaya pembangunan sosial masyarakat yang bersih bentuk kemaksiatan; \r\nBahwa pada hakikatnya perjudian merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan serta berpotensi untuk mengganggu ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan masalah sosial; \r\nBahwa untuk menghilangkan perjudian perlu dilakukan upaya–upaya antisipatif;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diaturdengan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perjudian.\r\n \n Dasar hukum: Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040); Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866).\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPelarangan Perjudian, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPelarangan;\r\n3.\tKewajiban dan Larangan;\r\n4.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n5.\tPembinaan dan Pengendalian;\r\n6.\tPenyidikan;\r\n7.\tKetentuan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi; dan\r\n8.\tKetentuan Penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melarang perjudian di Kabupaten Kolaka Utara. Latar belakangnya adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai norma kehidupan masyarakat, membangun sosial masyarakat yang bersih dari kemaksiatan, dan menghilangkan perjudian yang dianggap bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan serta berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman masyarakat dengan mencegah perjudian, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan mengawasi daerah.
Kewajiban pemilik bangunan untuk mengontrol dan melarang tempat usahanya digunakan sebagai tempat perjudian serta melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada aparat Pemerintah.
Kewajiban aparat Kelurahan/Desa dan Kecamatan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dalam 1x24 jam dan melaporkannya kepada PPNS atau aparat Kepolisian.
Larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan perjudian di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk datang menyaksikan, berdagang, mempromosikan barang dagangan, atau menjadi penghibur di tempat perjudian.
Hak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan perjudian, memperoleh informasi, dan melaporkan kejadian perjudian.
Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha-usaha yang menjurus pada kegiatan perjudian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
on
PROHIBITION OF GAMBLING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the Kolaka Utara Region is a region that upholds the values of the norms of community life;
that the implementation of broad, real and responsible autonomy also includes efforts to build a clean social society free from forms of immorality;
that in essence gambling is a crime that is contrary to law, religion and morality and has the potential to disturb public order and can cause social problems;
that in order to eliminate gambling, anticipatory efforts need to be taken;
that based on the considerations as intended in letters a, b, c, and d, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation on the Prohibition of Gambling.

Bearing in Mind :

Law Number 7

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6194431-9d11-4e96-8bcb-f246e3214589","actionData","errors"]