[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f607a024-1cec-4180-bd8b-563039682f2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1981","number","48","year","1981","published_date","1981-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kota Administratif Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1981
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 48, LN. 1981/ No. 68 , LL Setkab : 10 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembentukan Kota Administratif Bekasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 1981. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bekasi sebagaimana tersebut dalam daftar Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Bekasi yang telah menunjukkan karakteristik perkotaan. Pembentukan Kota Administratif Bekasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan penyesuaian dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah Kota Administratif Bekasi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan dapat menerima pembinaan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Wilayah Kota Administratif Bekasi meliputi Kecamatan Bekasi dan sebagian Kecamatan Tambun, yang kemudian dibagi menjadi empat kecamatan baru: Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. Struktur organisasi pemerintahan akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.","transitional_provisions","1. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bekasi yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Bekasi. 2. Segala Peraturan Daerah dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bekasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Bekasi. 3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 1981
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF BEKASI ADMINISTRATIVE CITY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the development and progress of the Regional Province of Level I of West Java in general and the Bekasi Sub-district and part of the Tambun Sub-district in particular, it is deemed necessary to regulate the administration of regional government specifically to guarantee the fulfillment of the demands of development and progress as intended in accordance with the aspirations of the community in the Bekasi Sub-district and part of the Tambun Sub-district;
that the development and progress in the Bekasi Sub-district and part of the Tambun Sub-district have shown the characteristics and nature of urban life that requires special guidance and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f607a024-1cec-4180-bd8b-563039682f2f","actionData","errors"]