[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f606d5e2-7f04-4549-9e6d-ce8620d01f47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-pemberdayaan-petani
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 29 Tahun 2000, UU No 16 Tahun 2006, UU No 18 Tahun 2009, UU No 41 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, UU No 22 Tahun 2019, PP No 18 Tahun 2010, PP No 65 Tahun 2019, Perpres No 6 Tahun 2025, Permendag No 15 Tahun 2013, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permentan No 67 Tahun 2016, Permentan No 36 Tahun 2017, Permentan No 1 Tahun 2019, Perda Prov. Jatim No 1 Tahun 2015, Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 2015, Perda Kab. Bojonegoro No 5 Tahun 2021 \n perlindungan dan pemberdayaan petani yang memuat asas dan tujuan, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, hak dan kewajiban kelembagaan petani, pelaksaan perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pendanaan , pengawasan, larangan dan sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2025. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang adil dan makmur, memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat, serta mewujudkan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan.
Strategi Perlindungan Petani: Prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha tani, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karena keadaan luar biasa, peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, komoditas unggulan, dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
Strategi Pemberdayaan Petani: Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.
Pemerintah Daerah menyediakan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, bendungan, jaringan irigasi, pergudangan, dan pasar.
Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, alat dan mesin pertanian.
Pemerintah Daerah memfasilitasi penetapan kawasan usaha tani, pemasaran hasil pertanian, dan memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pemerintah Daerah memberikan jaminan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karena keadaan luar biasa.
Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi prakiraan iklim kepada Petani.
Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui konsolidasi lahan pertanian.
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani.
Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

\n","transitional_provisions","1. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin usaha, dan/atau penutupan usaha.\n3. Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Copy
REGENT OF BOJONEGORO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOJONEGORO,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize a just and prosperous Bojonegoro society and to fulfill basic rights and needs, the Regional Government organizes the protection and empowerment of the community, especially farmers, in a planned, directed, and sustainable manner;
that in order to realize development in the field of agriculture and fulfillment of self-sufficiency, food sovereignty and food security, and to improve the living standards of farmers in Bojonegoro Regency, it is necessary to provide protection and empowerment to Farmers;
that to provide direction, foundation and legal certainty for the implementation of strategies and policies for the protection and empowerment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f606d5e2-7f04-4549-9e6d-ce8620d01f47","actionData","errors"]