[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5f56c78-8e24-4bcc-88ae-333c51b4370f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN DANAU TEMPE","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PENGELOLAAN DANAU TEMPE","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan danau
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/NO.14, TLD NO.70
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DANAU TEMPE
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melestarikan danau tempe maka diperlukan pengelolaan Danau Tempe yang tepat sehingga terciptanya ekosistem Danau Tempe yang berdaya guna, lestari dan bersifat alami; dalam rangka pemanfaatan Danau Tempe untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan; diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Danau Tempe secara komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan menjamin kepastian hukum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Tempe. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan \r\n5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009 \r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan \r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentangAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai \r\n15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. \r\n 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032 \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN DANAU TEMPE \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah perlunya pelestarian Danau Tempe agar ekosistemnya berdaya guna, lestari, dan alami, serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah secara adil dan berkelanjutan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Zonasi Danau: Pengelolaan danau dilakukan dengan menetapkan zonasi yang meliputi zona perikanan, zona penyangga, dan zona perlindungan.
Perencanaan: Pemerintah daerah menyusun rencana tata ruang danau, rencana induk pengelolaan danau, dan rencana aksi pengelolaan danau.
Pemanfaatan: Pemanfaatan danau meliputi pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, irigasi pertanian, air baku PDAM, dan kegiatan lain yang ramah lingkungan.
Pengendalian: Pengendalian danau meliputi pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
Pemeliharaan: Pemeliharaan danau meliputi upaya mempertahankan fungsi danau secara lestari.
Wewenang: Wewenang pengelolaan danau berada pada pemerintah daerah, meliputi pembuatan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan, pembentukan unit pengelola, penetapan zonasi, penyelenggaraan izin pengelolaan, koordinasi antar perangkat daerah, pembinaan masyarakat, dan kerjasama dengan perguruan tinggi.
Koordinasi: Pengelolaan danau dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pendanaan: Pendanaan pengelolaan danau bersumber dari APBN, APBD, badan usaha, dan masyarakat.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan sempadan danau dan zona danau sesuai peruntukannya, serta kewajiban untuk menjaga danau dari kerusakan dan pencemaran.
Larangan: Terdapat larangan terkait pendudukan wadah air danau secara tidak sah, kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan zona danau, perubahan bentuk tepi danau, penutupan aliran sungai, perusakan prasarana danau, penangkapan ikan dengan cara yang merusak, pencemaran danau, budidaya ikan hasil rekayasa genetika, penggunaan alat transportasi yang mengancam keselamatan, kegiatan kepariwisataan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan penelitian ilmiah yang merusak spesies asli danau.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 14 OF 2016
ABOUT
TEMPE LAKE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to preserve Lake Tempe, proper Tempe Lake management is needed so that a useful, sustainable and natural Lake Tempe ecosystem is created;
that in order to utilize Lake Tempe to improve the welfare of the people and regional development, a solid foundation is needed for the government, the community and the business world to ensure fair and sustainable management;
that it is necessary to regulate the management of Lake Tempe comprehensively which can answer the needs of the community and development in order to realize sustainable, fair management and guarantee legal certainty;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5f56c78-8e24-4bcc-88ae-333c51b4370f","actionData","errors"]