Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang. Kebijakan ini mengatur mekanisme penyaluran ADD yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran, yakni Tahap I sebesar 30% (paling cepat April), Tahap II sebesar 30% (paling cepat Agustus), dan Tahap III sebesar 40% (paling lambat sesuai surat edaran kebijakan akhir tahun). Penyaluran ADD dilakukan setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD. Pemerintah Daerah berwenang menunda penyaluran ADD bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam pedoman teknis pengelolaan ADD. Selain itu, peraturan ini memperbarui pedoman teknis yang mencakup tata cara penentuan besaran ADD, perencanaan, mekanisme pencairan, penggunaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pelaporan ADD. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus melalui penelitian administratif oleh Camat sebelum diusulkan kepada Bupati. Penggunaan ADD diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan, dengan kewajiban mematuhi standar harga yang ditetapkan Bupati serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
on desktop.