[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5cf5b74-0db6-4d49-8515-daf3c0938c5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-09-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.10.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk\r\nyang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan,\r\nmoral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang\r\ndewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai\r\nmerambah kepada masyarakat di pedesaan;\r\nb. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat\r\nmengkonsumsi minuman beralkohol, telah ditetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun\r\n2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman\r\nBeralkohol;\r\nc. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial\r\nmasyarakat dan perubahan Peraturan Perundang-undangan\r\nterkait dengan peredaran minuman beralkohol, maka\r\nPeraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b\r\nsudah tidak sesuai;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban\r\nPeredaran Minuman Beralkohol; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penggolongan dan Jenis Minuman Beralkohol; Peredaran dan Produksi Minuman Beralkohol; Perijinan Usaha Perdagangan; Retribusi Daerah; Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol; Pelaporan; Pelarangan; Sanksi Admiinstrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas. Pengendalian dilakukan terhadap pengadaan minuman beralkohol dari produksi dalam negeri maupun impor, serta peredaran dan penjualannya. Produksi minuman beralkohol dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha industri dari menteri yang berwenang, sementara impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin impor dari menteri yang berwenang.\n\nMinuman beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib mencantumkan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan harus memiliki izin edar dari Kepala BPPOM. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya dapat dilakukan di restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka, bar, klub malam, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Penjualan eceran hanya dapat dilakukan oleh pengecer di toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan Bupati. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di minimarket, supermarket, hypermarket, atau toko pengecer lainnya dengan luas lantai penjualan minimal 12 m². Penjualan hanya dapat dilakukan kepada konsumen berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas.\n\nSetiap perusahaan yang menjual minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB. Bupati memiliki kewenangan menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer, yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas. Bupati membentuk Tim Terpadu untuk pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pengecer dan penjual langsung wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati.","transitional_provisions","1. Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan","sanctions","1. Pengecer dan Penjual langsung yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB.\n2. Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP.\n3. Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, IUTM dan/atau SIUP.\n4. Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan /atau SIUP –MB.\n5. Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan /atau SIUP-MB.\n6. Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi Pasal 21 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, IUTM, SIUP –MB dan/atau SIUP.\n7. Pengecer dan Penjual Langsung yang mengiklankan Minuman Beralkohol kepada konsumen Pasal 22 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, IUTM SIUP -MB dan /atau SIUP.\n8. Badan Usaha yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP dan /atau IUTM.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 15 OF 2014
ON
CONTROL, SUPERVISION AND ORDERING OF CIRCULATION
OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that alcoholic beverages are one of the products
that are closely related to health, security conditions,
morals, mental attitudes and social conditions of society, which
currently, its circulation is increasing, even reaching
communities in rural areas;
that in an effort to minimize the negative impacts of
consuming alcoholic beverages, Banyumas Regency Regulation Number 13 of
2001 concerning Control and Supervision of Alcoholic
Beverages has been established;
that with the development of social conditions
of society and changes in laws and regulations
related to the circulation of alcoholic beverages, the
Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5cf5b74-0db6-4d49-8515-daf3c0938c5c","actionData","errors"]