[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5ced675-1df9-4ca6-b022-b1530342dc3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

insentif-modal
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Tahun 2017No.18/TLD No.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. \n (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.\r\n(2) Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal, mengingat Kabupaten Blora memiliki sumber daya alam yang melimpah namun terbatas dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan, antara lain usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, dan perizinan khusus.
Kriteria pemberian insentif dan kemudahan, seperti kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumberdaya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan, skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, berada di daerah terpencil, penelitian dan pengembangan, bermitra dengan UMKMK, atau menggunakan barang modal dalam negeri.
Bentuk pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Reklame dan/atau Pajak Air Tanah sampai dengan 100% selama 1 tahun masa pajak.
Bentuk pemberian kemudahan berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, sarana dan prasarana, lahan atau lokasi, bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Tata cara pemberian insentif dan kemudahan, termasuk pengajuan usulan oleh Penanam Modal kepada Bupati, pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian, serta penetapan penerima insentif dan kemudahan oleh Bupati.
Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
Kewajiban Penanam Modal penerima insentif dan kemudahan untuk menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
Evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

","transitional_provisions","1. Pemberian Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.\n2. Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Blora No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249140/perda-kab-blora-no-12-tahun-2022","c7e3d5bf-baf2-4e91-aac9-6a29948605f4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 18 OF 2017
CONCERNING
GRANTING INCENTIVES AND PROVIDING FACILITIES FOR
PENANAMAN MODAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 45 of 2008 concerning Guidelines for Granting Incentives and Providing Facilities for Penanaman Modal in the Region, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Granting Incentives and Providing Facilities for Penanaman Modal; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of the Republic of Indonesia of 1945; \n Law Number 13 of 1950 concerning Establishment of Regency Regions Within the Province of Djawa Tengah (State Gazette dated August 8, 1950) as amended by Law Number 9 of 1965 concerning Establishment of Batang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5ced675-1df9-4ca6-b022-b1530342dc3c","actionData","errors"]