[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5caecff-2d9c-4f4d-8f42-21d4a2cf1eef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-03-01","effective_date","2019-03-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendirian - perusahaan - umum - daerah - BPR
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2019 (2) : 10 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah\r\ndan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun\r\n201 7 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik\r\nPemerintah Daerah, maka harus dilakukan perubahan\r\nbentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah; \r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal\r\n11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang\r\nBadan U saha Milik Daerah, dan Pasal 4 dan Pasal 5\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017\r\ntentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik\r\nPemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian\r\nterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor\r\n19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah\r\nBank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan Hasil\r\nMerger; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum\r\nDaerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968\r\ntentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan\r\nKabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah\r\nDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa\r\nBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968\r\nNomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang\r\nundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor\r\n182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3790); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan \r\nNomor \r\n20/POJK.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n4/POJK.03/2015; Peraturan \r\nOtoritas \r\nJasa Keuangan Nomor \r\n5/POJK.03/2015; Peraturan \r\nOtoritas \r\nJasa Keuangan Nomor \r\n12/POJK.03/2016\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nPendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan Hasil Merger (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan. Latar belakang pendirian Perumda BPR Kuningan adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang mengharuskan perubahan bentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah.

Tujuan pendirian Perumda BPR Kuningan adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, mengembangkan Perusahaan Umum Daerah BPR Kuningan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba atau keuntungan.

Kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan meliputi penghimpunan dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal dasar Perumda BPR Kuningan ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Organ Perumda BPR Kuningan terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Tahun buku Perumda BPR Kuningan disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Penggunaan laba Perumda BPR Kuningan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perumda BPR Kuningan.

","transitional_provisions","1. Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan Hasil Merger diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.\n2. Dengan perubahan nama, Kantor Cabang PD. BPR Kuningan menjadi Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan.\n3. Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PD BPR Kuningan beralih kepada Perumda BPR Kuningan.\n4. Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Kuningan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
REGARDING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL PUBLIC COMPANY
KUNINGAN PEOPLE'S CREDIT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the issuance of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 94 of 2017 concerning Management of People's Credit Banks Owned by Regional Governments, it is necessary to change the legal entity form for Regional Owned Enterprises;
that in order to implement the provisions of Article 4 and Article 11 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, and Article 4 and Article 5 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 94 of 2017 concerning Management of People's Credit Banks Owned by Regional Governments, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5caecff-2d9c-4f4d-8f42-21d4a2cf1eef","actionData","errors"]