[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5c9fcea-1029-47d5-b35f-4dc818e0085d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Optimalisasi - Pengentasan - kemiskinan - Penghapusan - Kemiskinan Ekstrem
2025
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pegentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ditetapkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Kejagung, beberapa Kepala Badan/Lembaga, dan para Gubernur dan Bupati/Walikota. \n Inpres ini menetapkan mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Instruksi ini mengarahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, seperti pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Instruksi ini juga menekankan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program. Selain itu, instruksi ini mengatur peran khusus beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab atas sinkronisasi dan koordinasi program, serta Menteri Sosial yang bertugas memutakhirkan data penerima bantuan dan menyalurkan bantuan sosial. Instruksi ini berlaku hingga 31 Desember 2029.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2025
REGARDING
OPTIMIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF POVERTY ALLEVIATION AND
EXTREME POVERTY ELIMINATION
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to optimize the implementation of poverty alleviation and
extreme poverty elimination in all regions of the Republic of Indonesia
through the integration and synergy of programs, as well as cooperation
between ministries/agencies and regional governments, hereby
instructs:

To : 1. Coordinating Minister for Community Empowerment;
2. Coordinating Minister for Economic Affairs;
3. Coordinating Minister for Human Development
and Culture;
4. Coordinating Minister for Infrastructure and
Regional Development;
5. Coordinating Minister for Food;
6. Minister of Home Affairs;
7. Minister of Social Affairs;
8. Minister of Basic and Secondary Education;
9. Minister of Higher

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5c9fcea-1029-47d5-b35f-4dc818e0085d","actionData","errors"]