[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5bc1c1e-2979-4d9d-baa0-57989fb288d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang PAJAK PARKIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gianyar","place_of_enactment","Gianyar","theme","PAJAK PARKIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-PARKIR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.201/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada mesyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; \r\n3. DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; \r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN; \r\n5. PENETAPAN PAJAK; \r\n6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; \r\n7. PEMBETULAN, PEMBATALAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; \r\n8. KEDALUWARSA PENAGIHAN; \r\n9. SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n10. PENYIDIKAN; \r\n11. KETENTUAN PIDANA; \r\n12. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir bertujuan untuk mengatur pajak parkir sebagai sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah perubahan sistem pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 12 Tahun 2007) tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak parkir dipungut atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan. Objek pajak adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran, kecuali penyelenggaraan oleh pemerintah pusat/daerah, kedutaan/konsulat asing, dan perkantoran untuk karyawan sendiri. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa parkir, sedangkan wajib pajak adalah penyelenggara tempat parkir.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah yang seharusnya dibayar atas jasa parkir, termasuk potongan harga. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Wilayah Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.
Penetapan Pajak: Wajib pajak harus menggunakan karcis/tanda bukti pembayaran yang dicetak dan diberi nomor seri oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, serta wajib mengisi SPTPD dan memiliki pembukuan.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau bendahara khusus penerima. Bupati dapat menerbitkan STPD jika pajak kurang dibayar atau terdapat kesalahan perhitungan. Pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.
Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, dan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi: Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD jika terdapat kesalahan. Bupati juga dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi administratif atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GIANYAR

GIANYAR REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GIANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that Parking Tax is an important source of income to finance the
implementation of regional administration and
improve services to the community, so it needs to be regulated
based on the principles of democracy, equality and justice, participation
of the community, and accountability by taking into account the potential of the region;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution there are changes and reforms to the Regional Tax
system, then Gianyar Regency Regulation Number 12 of
2007 concerning Parking Tax is no longer in accordance with legal needs
of the community today so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a
and letter b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5bc1c1e-2979-4d9d-baa0-57989fb288d4","actionData","errors"]