[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5b4e82a-abb4-4480-ae50-50857008b04b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-24","effective_date","2023-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkalis","place_of_enactment","Bengkalis","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan-pemukiman
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD. 2023/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; \n Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 18 (delapan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Tim Verifikasi, Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU Pasca Penyerahan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 89).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dari pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Latar belakangnya adalah untuk keberlanjutan pengelolaan PSU dan optimalisasi penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan fasilitas sosial atau umum bagi warga pemilik perumahan, pemerintah, serta pelaku pembangunan, menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan permukiman, serta menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU. Prinsip penyerahan PSU meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Ketentuan substansial mencakup pembentukan Tim Verifikasi yang bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian PSU yang akan diserahkan. Pelaku pembangunan wajib menyerahkan PSU sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disetujui. Jenis PSU yang diserahkan meliputi prasarana (jaringan jalan, drainase, dll.), sarana (perniagaan, pendidikan, kesehatan, dll.), dan utilitas (jaringan air bersih, listrik, dll.). Penyerahan PSU dilakukan paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan, dengan memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PSU pasca penyerahan, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaannya.

","transitional_provisions","1. Pelaku pembangunan yang telah melakukan pembangunan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyerahkan PSU perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan PSU perumahan dan permukiman paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal penyerahan PSU melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan SKPD yang membidangi Aset Daerah untuk memroses pengalihan kepemilikan PSU perumahan dan permukiman tersebut.\n3. Pelaku pembangunan dapat menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pengganti PBG dalam memenuhi persyaratan administasi penyerahan PSU.","sanctions","1. Setiap Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;\nc. pencabutan insentif; dan\nd. perintah pembongkaran.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 89)","link","https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-gianyar-no-89-tahun-2021","88d7d338-229b-44d8-9fdc-f3e1a5ddd621","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKALIS
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKALIS REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
ABOUT
TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES
HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKALIS,

Considering:

that in order to ensure the sustainability of the management of housing and settlement infrastructure, facilities and utilities, it is necessary to transfer infrastructure, facilities and utilities from developers to the Regional Government;
that in order to optimize the Transfer of Infrastructure, Facilities and Utilities from developers to the Regional Government as referred to in letter a, it is necessary to regulate the technical implementation;
that based on the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by the Job Creation Law, the Regional Government has the authority to organize general housing infrastructure,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5b4e82a-abb4-4480-ae50-50857008b04b","actionData","errors"]