[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5b13194-fdb8-4bd1-b186-63f0e38e849d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Uang Leges","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","2012-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Uang Leges","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemungutan-uang-leges
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7, TLD No.7, LL KAB. BENGKAYANG: 5 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Uang Leges
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan penetapan Perda ini adalah mengingat dengan diundangkannya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka pungutan uang leges tidak termasuk di dalam objek Retribusi, dan bukan penerimaan daerah. Oleh karena itu, bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges sudah tidak sesuai dan\r\nbertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut. \n Dasar hukum penetapan Perda ini adalah:\r\n1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia 1945;\r\n2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3823);\r\n3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4286);\r\n5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 4355);\r\n6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistim Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4614);\r\n14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang\r\nPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);\r\n15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;\r\n18) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;\r\n19) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. \n Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Uang Leges \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012. \n Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Uang Leges \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2012 ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges. Latar belakang pencabutan ini adalah karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pungutan uang leges tidak termasuk dalam objek retribusi dan bukan merupakan penerimaan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002. Dengan pencabutan ini, maka pemungutan uang leges di Kabupaten Bengkayang dihentikan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012
CONCERNING
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 YEAR 2002 CONCERNING LEGES RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the leges retribution is not included in the object of retribution and is not a regional revenue;
that Regional Regulation Number 4 of 2002 concerning Leges Retribution is no longer appropriate and is contrary to higher laws and regulations, it is necessary to revoke it;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Revocation of Regional Regulation Number 4 of 2002 concerning Leges Retribution;

In View of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5b13194-fdb8-4bd1-b186-63f0e38e849d","actionData","errors"]