[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f58c14b4-2e16-4840-b856-67709ff03dd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-04-15","effective_date","2010-04-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara sehingga sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan; \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, fungsi dan ruang lingkup, visi, misi, dan tujuan pendidikan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pendidikan, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, peran serta masyarakat, kerjasama, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2010. \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, khas, dan sesuai dengan potensi daerah. Latar belakangnya adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pendidikan di Kota Surakarta.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendidikan formal: meliputi pendidikan dasar, menengah umum, menengah kejuruan/vokasi, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Peserta didik: mengatur hak dan kewajiban peserta didik.
Pendidik dan tenaga kependidikan: mengatur persyaratan, hak, kewajiban, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan.
Kurikulum: mengatur pelaksanaan kurikulum pendidikan formal yang berpedoman pada standar nasional pendidikan.
Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi: mengatur evaluasi terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.
Wajib belajar: mengatur program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kota.
Pendidikan nonformal: meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
Sarana dan prasarana: mengatur penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Pendanaan pendidikan: mengatur tanggung jawab pendanaan pendidikan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Peran serta masyarakat: mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Kerjasama: mengatur kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
Pengawasan: mengatur pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak terkait pendidikan, seperti orang tua, warga, masyarakat, satuan pendidikan, peserta didik, dan pemerintah daerah. Selain itu, diatur pula mengenai perizinan pendidikan, penambahan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.\n2. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.\n3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dikenai sanksi administratif.\n4. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional atau pendidikan berbasis keunggulan lokal dikenai sanksi administratif.\n5. Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY YEAR 2010 NUMBER 4

SURAKARTA CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 4 YEAR 2010
CONCERNING
EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering:

that education is one of the rights of citizens so that the national education system must be able to guarantee equal educational opportunities, improve quality and relevance and efficiency of education management to face challenges in accordance with the demands of changes in local, national and global life so that education reform is carried out in a planned, directed and sustainable manner;
that national development in the field of education is an effort to educate the nation and improve the quality of Indonesian people who are faithful, devout, and virtuous and master science, technology, and art in realizing an advanced, just, prosperous, and civilized society based on Pancasila and the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f58c14b4-2e16-4840-b856-67709ff03dd0","actionData","errors"]