[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f587631f-7ab3-4245-a9d3-911eef2cb568","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Nomor 32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang :\r\na. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Rumah Potong Hewan diperlukan perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan fasilitas pelayanan di Rumah Potong Hewan;\r\nb. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. \n Mengingat: UU No. 13/1954; UU No. 8/1981; UU No. 28/1999; UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008; UU No. 18/2009; UU No. 28/2009; UU No. 12/2011; PP No. 46/1982; PP No. 27/1983 jo. PP No. 58/2010; PP No. 58/2005; PP No. 79/2005; PP No. 69/2010; Perpres No. 1/2007; Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 59/2007; Permentan No. 13/PERMENTAN/0T.140/1/2010; Perda Kota Pasuruan No. 03/2005; Perda Kota Pasuruan No. 02/2007 jo. Perda Kota Pasuruan No. 08/2010; Perda Kota Pasuruan No. 09/2008. \n Materi Pokok: Ketentuan Pemeriksaan Hewan Daging Hewan dan Pemotongan Hewan, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Perhitungan Retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi/Sanksi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Pemanfaatan Retribusi, Insentif Pemungutan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan \n Teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Rumah Potong Hewan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa layanan/memakai fasilitas yang disediakan oleh rumah potong hewan. Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan, kecuali untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Tata cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu. Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
FEES FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve service performance at the Slaughterhouse, improvements and adjustments to the implementation of service facilities at the Slaughterhouse are necessary;
that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, Regional Regulation of Pasuruan City Number 10 of 2000 concerning Slaughterhouse Levies needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Slaughterhouse Levies.

In View of:

Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1954 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f587631f-7ab3-4245-a9d3-911eef2cb568","actionData","errors"]