[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5822a19-2644-4bf3-a3d7-5cc57f662e47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENYERTAAN - MODAL - PEMERINTAH - DAERAH - KEPADA - PERUSAHAAN - DAERAH - AIR - MINUM - (PDAM) - TIRTA - RAHARJA - KABUPATEN - BANDUNG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2017/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gambling, perlu adanya penambahan modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja Kabupaten Bandung;\r\nbahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun, bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung; \n pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta\r\ndan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-\r\nUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1974\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\neraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015, \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015, \r\neraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor\r\n13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor\r\n2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2013 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 \r\n \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan besaran penyertaan modal, peruntukan dan pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtaraharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 1)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 6)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gambung. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan potensi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dalam bentuk uang kas. Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2017 pada PDAM sebesar Rp. 67.567.668.649,00. Penyertaan modal daerah dalam APBD Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 23.500.000.000,00 dan bersifat permanen. Dana ini digunakan untuk mendukung pengembangan SPAM Gambung, meliputi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan unit penunjang.

Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM, dan PDAM berhak mendapat dukungan modal usaha. PDAM berkewajiban mengelola modal usaha berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan bagian laba usaha kepada Kas Daerah. Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik kepada Bupati dan DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa :\na. sanksi administrasi;\nb. sanksi pidana/perdata.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL
TO REGIONAL DRINKING WATER COMPANY (PDAM)
TIRTA RAHARJA BANDUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that, in order to support programs and activities in the development of the Gambung Drinking Water Supply System (SPAM), it is necessary to increase capital to the Regional Drinking Water Company Tirta Raharja Bandung Regency;
that, based on the provisions of Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13, that long-term investments of the regional government can be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5822a19-2644-4bf3-a3d7-5cc57f662e47","actionData","errors"]