[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f57ec821-b20b-4c10-be2d-c37fdbabbfe9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2011/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, guna menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota.
Golongan Retribusi: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat yang diperiksa/diuji, serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegah/pemadam kebakaran.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan ukuran dan jenis pelayanan pemeriksaan, dengan tarif yang berbeda untuk APAR (berdasarkan ukuran), smoke detector, head detector, panel alarm control, hidran, siamesse connection, sprinkler, pompa hidran, dan pressure fan.
Pemungutan Retribusi: Dilakukan di tempat layanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan). Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam hari kerja.
Pembayaran Retribusi: Dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan di Kas Daerah. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penagihan Retribusi: Dilakukan dengan STRD. Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa: Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Walikota.
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi: Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.
Pemeriksaan Retribusi: Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Peninjauan Tarif Retribusi: Tarif ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Insentif Pemungutan: Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

","transitional_provisions","sanctions","

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 06 YEAR 2011
CONCERNING
FEE FOR INSPECTION OF FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering :

That based on the provisions of Article 110 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Fees/Charges, one type of general service Fee/Charge is the Fee/Charge for inspection of fire extinguishing equipment, namely the service of inspecting and/or testing fire extinguishing equipment, fire fighting equipment and life-saving equipment owned and/or used by the public;
that to avoid material and immaterial losses from fire hazards, every building and certain area as well as public facilities must be equipped with facilities in the form of fire extinguishing equipment, fire fighting equipment and life-saving equipment;
that the fire extinguishing equipment as referred to in letter b, must

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f57ec821-b20b-4c10-be2d-c37fdbabbfe9","actionData","errors"]