[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f57cf158-0b59-4d21-95ee-3f72acc35cf6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","place_of_enactment","Calang","theme","Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2021
Qanun NO. 1, LD. 2021/No. 1
Qanun TENTANG Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah dan memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai fungsi profit oriented dan public service;\r\n\r\nbahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggali berbagai sektor usaha;\r\n\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;\r\n\r\nbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;\r\n\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya. \n Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018. \n Qanun ini terdiri atas 35 pasal dan 15 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama dan Tempat Kedudukan; Bab III Maksud dan Tujuan; Bab IV Kegiatan Usaha; Bab V Tata Kelola; Bab VI Jangka Waktu Berdiri Perusahaan; Bab VII Modal dan Saham; Bab VIII Struktur Organisasi; Bab IX Kepegawaian; Bab X Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Bab XI Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; Bab XII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Bab XIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; Bab XIV Pembubaran dan Likuidasi; Bab XV Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021. \n Qanun ini mencabut Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya. \n 14 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Jaya ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Barajaya. Pendirian Perseroda Barajaya dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) sebagai pengendali dan pengelola kegiatan berbagai jenis usaha dengan tujuan memajukan perekonomian Kabupaten, mendapatkan keuntungan bagi kepentingan Kabupaten, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta atau koperasi, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, serta melaksanakan pembangunan Kabupaten melalui pelayanan kepada masyarakat.

\n\n

Kegiatan usaha PT. Barajaya (Perseroda) meliputi berbagai sektor seperti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, pertambangan, industri, konstruksi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kemaritiman, perhubungan, perumahan, pariwisata, perhotelan, pengadaan barang/jasa, logistik, dan perdagangan umum. Dalam menjalankan usahanya, PT. Barajaya (Perseroda) wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

\n\n

Modal dasar PT. Barajaya (Perseroda) sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang terdiri atas saham-saham. Pemegang saham terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan pemegang saham lainnya, dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten paling sedikit 51%. Struktur organisasi PT. Barajaya (Perseroda) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja secara realistis setiap tahun, yang meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

\n\n

Laba bersih yang diperoleh PT. Barajaya (Perseroda) setiap tahun buku disahkan oleh RUPS, dengan paling sedikit 50% menjadi bagian Pemerintah Kabupaten dan disetorkan ke Kas Umum Daerah. PT. Barajaya (Perseroda) juga wajib menyisihkan paling sedikit 20% dari laba bersih untuk dana cadangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH JAYA
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF ACEH JAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2021
ON
ESTABLISHMENT OF REGIONAL COMPANY BARAJAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH JAYA,

Considering:

that with the spirit of realizing regional autonomy in managing and administering the interests of the region itself and to further explore the potential of the region and maximize services to the needs of the community, it is necessary to have a Regional Owned Enterprise in the form of a Limited Liability Company, which has a profit oriented and public service function;
that in an effort to encourage the growth of the community's economy, improve services to community needs and the development of Aceh Jaya Regency, as well as increase Regional Original Income, strategic steps are needed that are able to accommodate community participation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f57cf158-0b59-4d21-95ee-3f72acc35cf6","actionData","errors"]