[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f560bd08-d4e2-4726-80ca-b6a715586499","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN-UMUM
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No.1 Seri C 2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Peningkatan ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 5 Thn 1990; UU No. 14 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1992; UU no. 23 Thn 1997; UU No. 28 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 30 Thn 2002; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 38 Thn 2004; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 8 Thn 1990; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 32 Thn 2004; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Ketertiban Umum; Kebersihan dan Keindahan; Ketertiban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Bangka. Ketertiban umum didefinisikan sebagai keadaan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk kebersihan dan keindahan bangunan, jalan, jalur hijau, taman, tempat perbelanjaan, terminal, dan pelabuhan. \n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban dan larangan bagi pemilik atau penghuni bangunan terkait pemeliharaan persil, pagar, penghijauan, pengelolaan sampah, dan pencegahan penyakit. Peraturan ini juga mengatur ketertiban jalan dan angkutan jalan, termasuk larangan membuat portal tanpa izin, merusak rambu lalu lintas, dan menggunakan jalan tidak sesuai fungsinya. Selain itu, diatur pula mengenai ketertiban sungai, saluran air, kolam, dan kolong, termasuk larangan membuat bangunan di tanggul sungai dan mencemari air. \n\nPeraturan ini juga mengatur ketertiban di tempat perbelanjaan, terminal, dan pelabuhan, termasuk kewajiban menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan. Lebih lanjut, diatur mengenai ketertiban lingkungan, usaha, kesehatan, sosial, susila, dan parkir. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diawasi oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 dapat dikenakan sanksi pembongkaran setelah teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (4) dapat dikenakan sanksi penutupan.\n3. Pelanggaran terhadap pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ayat (1), (2), 21 ayat (1), 22 dan Pasal 23 diancam pidana kurungan atau denda.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 9, 19, 20 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 21 ayat (2), (3), (6) diancam pidana kurungan atau denda.\n5. Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (6) dapat dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

Considering:

that improving public order is the duty and obligation of both the Regional Government and all levels of society;
that in order to create public order in accordance with the demands and development of society, it is necessary to regulate public order with a Regional Regulation of Bangka Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in the Province of South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209);
Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f560bd08-d4e2-4726-80ca-b6a715586499","actionData","errors"]