[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f55ead9f-3e9f-42d9-87b4-0c9d1a15ae5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik - pegawai - negeri - sipil
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Dan penyidik PNS harus menjalankan tugas secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai tugas dan wewenangan yang diberikan guna terwujudnya penegakan Perda Dan dalam rangka memberikan jaminan kepastian penyidik PNS dalam melaksanakan penegakan Perda maka perlu menetapkan Perda tentang Penyidik PNS. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Sekretariat, Hak Dan Kewajiban, Pengangkatan Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Penyidikan, Penegakan Kode Etik, Tata Kerja, Pembinaan, Pakaian Seragam Dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, termasuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyita benda, memanggil saksi, dan menghentikan penyidikan.
Pembentukan sekretariat PPNS untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS.
Hak PPNS untuk memperoleh uang insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Kewajiban PPNS dalam melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan, membuat berita acara, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Persyaratan pengangkatan, pelantikan, dan pengucapan sumpah/janji PPNS.
Mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali PPNS.
Penggunaan kartu tanda pengenal PPNS.
Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS yang harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dan koordinasi dengan Penyidik Polri.
Penegakan Kode Etik Profesi PPNS melalui pembentukan tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS.
Tata kerja PPNS dalam berhubungan dengan PPNS lain dan pihak yang diperiksa.
Pembinaan terhadap PPNS yang meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional.
Penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS.
Pembiayaan pelaksanaan operasional PPNS yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

","transitional_provisions","1. Kartu tanda pengenal PPNS yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya kartu tanda pengenal PPNS.\n2. Proses pengangkatan calon PPNS menjadi PPNS yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan berdasarkan atau menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.\n3. Calon PPNS yang belum dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji, harus dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to carry out investigations into violations of the provisions of Regional Regulations, it needs to be supported by professional civil servant investigators in order to create peace and public order in community life;
that civil servant investigators must carry out their duties in a coordinated, directed, integrated and sustainable manner in accordance with the duties and authorities given in order to realize the enforcement of Regional Regulations;
that in order to provide guaranteed certainty for civil servant investigators in carrying out the enforcement of Regional Regulations, it is necessary to regulate civil servant investigators;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f55ead9f-3e9f-42d9-87b4-0c9d1a15ae5e","actionData","errors"]