[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f55a4f85-4e7f-41ea-9b43-363fc135f54b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-05-08","effective_date","2017-05-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan bencana
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab\r\nmemberikan bantuan bagi warga masyarakat dan\r\npengungsi yang terkena bencana. Dalam keadaan tanggap darurat bencana\r\npemenuhan kebutuhan dasar diutamakan untuk\r\ndiberikan bagi warga yang terkena bencana. Pada pascabencana kondisi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi akan mengalami\r\nketidakstabilan yang dapat mengakibatkan kondisi\r\nsosial dimasyarakat menjadi tidak kondusif, untuk\r\nmengembalikan fungsi sosial dan ekonomi warga yang\r\nterkena bencana diberikan bantuan rehabilitasi\r\nrumah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, dengan dimuat pada lampiran\r\nhuruf D tentang Bidang Perumahan Rakyat Dan\r\nKawasan Permukiman, salah satu urusan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan\r\nrehabilitasi rumah korban bencana, dilanjutkan pada\r\nlampiran huruf F tentang Bidang Sosial, salah satu\r\nurusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah\r\npenyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma\r\nbagi korban bencana kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, \r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotabaru tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan\r\nRehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun\r\n2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun\r\n2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7\r\nTahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan\r\nRehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dengan ruang lingkup meliputi: penyediaan kebutuhan dasar yaitu tempat penampungan atau tempat hunian sementara, kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan; rehabilitasi rumah korban bencana; pengelolaan bantuan masyarakat; pertanggungawaban penggunaan dana; pemantauan dan evaluasi; penyelesaian sengketa; ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja\r\nmenghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud\r\ndalam Pasal 20 ayat (1) diancam dengan hukuman\r\npidana sesuai yang diatur dalam Pasal 77 Undang-\r\nUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan\r\nBencana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja\r\nmenyalahgunakan penyaluran bantuan pemenuhan\r\nkebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan\r\nPasal 30, dan Pasal 38 diancam dengan hukuman pidana\r\nsesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24\r\nTahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017. \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2017 ini mengatur tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Latar belakang peraturan ini adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan bagi warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, terutama dalam keadaan tanggap darurat bencana. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi warga yang terkena bencana melalui bantuan rehabilitasi rumah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak korban bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Jenis kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, meliputi tempat penampungan, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, dan pelayanan kesehatan.
Prinsip-prinsip penyediaan bantuan, seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, transparansi, dan non-diskriminatif.
Standar minimal penyediaan kebutuhan dasar, termasuk standar untuk tempat penampungan, air bersih, sanitasi, pangan, sandang, dan pelayanan kesehatan.
Pengorganisasian penyediaan bantuan melalui BPBD dan Tim Pelaksana Pemberi Bantuan.
Kemudahan akses yang diberikan kepada BPBD dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar.
Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan, mulai dari penyusunan daftar penerima hingga pencatatan dan pelaporan.
Jangka waktu pemberian bantuan yang disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana.
Pendanaan yang bersumber dari APBD dan Dana Siap Pakai.
Rehabilitasi rumah korban bencana sebagai stimulan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Kriteria penerima bantuan rehabilitasi rumah, komponen bantuan, dan prinsip penyelenggaraan rehabilitasi.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan bantuan dari masyarakat, pertanggungjawaban penggunaan dana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Korporasi yang menyalahgunakan penyaluran bantuan dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum.\n2. Orang atau korporasi yang menghambat kemudahan akses diancam pidana sesuai Pasal 77 UU 24/2007.\n3. Orang atau korporasi yang menyalahgunakan penyaluran bantuan diancam pidana sesuai UU 24/2007.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
ABOUT
PROVISION OF BASIC NEEDS AND
HOUSING REHABILITATION FOR DISASTER VICTIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government has the responsibility to provide assistance to communities and refugees affected by disasters;
that in a disaster emergency, the fulfillment of basic needs is prioritized for residents affected by the disaster;
that in the post-disaster situation, the condition of residents who do not have economic capacity will experience instability which can result in an unconducive social condition in the community, to restore the social and economic functions of residents affected by the disaster, housing rehabilitation assistance is provided;
that in accordance with the provisions of Article 15 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f55a4f85-4e7f-41ea-9b43-363fc135f54b","actionData","errors"]