Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tujuannya adalah untuk menetapkan lingkup urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan tahun 2016 yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pelimpahan dan penugasan ini mencakup berbagai program seperti pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan budi daya, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.

• Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk bulan berikutnya dan penghentian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
• SKPD yang melaksanakan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan kinerja yang tidak baik atau tidak merealisasikan program dan kegiatan serta tidak menyampaikan laporan manajerial dan akuntabilitas secara tertib dapat dipertimbangkan sanksi berupa pengurangan/penghentian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.