[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5487362-135c-4a16-ab00-43205d356213","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2005","number","26","year","2005","published_date","2005-06-09","effective_date","2005-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2005/ No. 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah terkait IMB. Objek retribusi adalah Izin Mendirikan Bangunan, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.\n2. **Perizinan:** Mengatur tata letak, desain bangunan, pengawasan pembangunan, perencanaan teknis, dan pemeriksaan status kepemilikan tanah. Persyaratan untuk memperoleh IMB meliputi surat permohonan, fotokopi SK Tanah, KTP, gambar bangunan, bukti lunas PBB, pas foto, materai, rekomendasi Camat, fiskal, Keterangan Situasi Bangunan (KSB), dan fotokopi sertifikat penggunaan tanah.\n3. **Tarif Retribusi:** Dihitung dari perkalian antara luas bangunan dan tarif dasar retribusi. Untuk bangunan renovasi yang luasnya tidak dapat dihitung, tarif adalah 2,5% dikali anggaran biaya renovasi yang disetujui Kepala Dinas. Untuk tangki, tower, menara, cerobong asap, dan gapura/tugu, tarif adalah 5% dari anggaran biaya yang disetujui Kepala Dinas. Teras, balkon, selasar, dan koridor dikenakan tarif 50% dari tarif retribusi dikali luas bangunan.\n4. **Tata Cara Pemungutan:** Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pungutan disetor ke kas Daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang masa izin dan retribusi, surat pendaftaran, tata cara penetapan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran dan penagihan, serta tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 26 OF 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the issuance of Law Number 34 of 2000 jo. Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Regional Government shall follow up with a Regional Regulation. \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Fee for Building Permit. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Provincial Region of North Sumatra (State Gazette of 1956 Number 58, Supplement to State Gazette Number 1092); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5487362-135c-4a16-ab00-43205d356213","actionData","errors"]