[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f537f490-cdb9-4eda-9d07-6806e7e5b66f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958","number","20","year","1958","published_date","1958-06-17","effective_date","1958-07-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 22- Tahun- 1957- tentang- Pembentukan- Daerah- Swatantra- Tingkat I- Maluku-Lembaran-Negara- Tahun- 1957- No. 79- Sebagai- Undang-Undang
1958
Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1958 No. 61, TLN No. 1617, LL SETNEG : 6 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara telah menetapkan Undang-undang DaruratNo.22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah SwatantraTingkat I Maluku (Lembaran-Negara tahun 1957 No.79).b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang; \n a.Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokokpemerintah daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6),sebagaimana sejak itu telah diubah; \n Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNo.22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat IMaluku (Lembaran-Negara tahun 1957 No.79),\r\nDengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerahmeliputi :A.Urusan tata-usaha Daerah1.Menyusundanmenyelenggarakansekretariatsertapembagiannya menurut yang diperlukan.2.Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan denganurusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan hartadan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkanpekerjaan daerah.B.Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkatbawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerahbawahan itu.C.Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku. D.Urusan-urusan lain dilapangan perekonomian dan kesejahteraan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1958. \n - \n Pasal 4.(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerahmeliputi :A.Urusan tata-usaha Daerah1.Menyusundanmenyelenggarakansekretariatsertapembagiannya menurut yang diperlukan.2.Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan denganurusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan hartadan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkanpekerjaan daerah.B.Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkatbawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerahbawahan itu.C.Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku. D.Urusan-urusan lain dilapangan perekonomian dan kesejahteraan.(2)Penyerahan urusan tersebut subC dan D selanjutnya akan diaturdengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nPasal 5 Untukmenyelenggarakanurusanrumah-tangga,Daerahberhakmembentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yangdiberikan oleh Menteri yang bersangkutan \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi undang-undang. Latar belakang pembentukan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah bekas Negara Indonesia Timur agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pemerintah memandang perlu adanya pembentukan formal Daerah Swatantra Tingkat I Maluku untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah tersebut guna merespons aspirasi rakyat dan kebutuhan stabilitas politik pada masa itu.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini menetapkan pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku yang wilayahnya mencakup Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kota Ambon. Pemerintah Daerah berkedudukan di Ambon, dengan kewenangan pemindahan kedudukan yang diatur melalui keputusan Menteri Dalam Negeri atau oleh Pemerintah Daerah dalam keadaan darurat. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 35 anggota dan Dewan Pemerintah Daerah dengan 5 anggota di luar Kepala Daerah.

Urusan rumah tangga dan kewajiban daerah meliputi urusan tata usaha daerah, koordinasi kepentingan bersama daerah tingkat bawahan, pengawasan pemerintahan daerah bawahan, urusan perhubungan antar kepulauan, serta urusan ekonomi dan kesejahteraan. Daerah diberikan hak untuk membentuk dan menyusun dinas daerah sesuai dengan petunjuk Menteri terkait. Penyerahan urusan perhubungan dan urusan ekonomi lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

","transitional_provisions","1. Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, segala tugas dan kewajibannya dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.\n2. Ketentuan mengenai pegawai, keuangan, tanah, bangunan, gedung, inventaris, hutang-piutang, dan peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini ditetapkan dan diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249368/uu-no-13-tahun-2023","09913c4c-391f-4812-8ad6-6604ce06ccf9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 1958
CONCERNING
THE ENACTMENT OF EMERGENCY LAW NO. 22 OF 1957 CONCERNING
THE FORMATION OF THE LEVEL I AUTONOMOUS REGION OF MALUKU (STATE
GAZETTE OF 1957 NO. 79) INTO LAW

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

That the Government, based on Article 96 paragraph 1 of the Provisional Constitution, has enacted Emergency Law No. 22 of 1957 concerning the formation of the Level I Autonomous Region of Maluku (State Gazette of 1957

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f537f490-cdb9-4eda-9d07-6806e7e5b66f","actionData","errors"]