[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f533260d-46ec-46ad-9f11-e13512cd1ed5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2002","number","3","year","2002","published_date","2002-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Izin Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - USAHA - PERIKANAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2002/ No.1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha Perikanan Rakyat baik yang dilakukan dalam bentuk Budidaya Air Tawar maupun Penangkapan lkan di laut sangat potensial untuk terus dikembangkan secara opti- mal melalui upaya Pembinaan dan Pelayanan Perizinan; sehubungan dengan haI tersebut diatas dipandang perlu segera ditetapkan Izin Usaha Perikanan; perlu diatur clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 23 1982; PP No. 15 Tahun 1990; PP No. 46 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 1999; PP No. 142 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 39 Tahun 1980; Keppres No. 23 Tahun 1982; Keppres No. 18 Tahun 1998; Keppres No. 44 Tahun 1999; SKMP No. 73/KPTS/UM/7/1982; SKMP No. 392/K.PTS/ IK.120/4/1994; SKMP No. 428/KPTS/ IK.120/4/1999; Kepmen ELP RI No. 45 Tahun 2000; Kepmen ELP RI No. 46 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Izin Usaha Perikanan Yang Meliputi Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Subyek, Jenis Usaha Dan Bentuk Perusahaan Perikanan, Kewajiban Pemilik Izin, Cara Penangkapan Ikan Yang Dilarang, Kewenangan Pemberian Izin Dan Masa Berlaku Izin, Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin, Hak Kewajiban Perusahaan Perikanan, Berakiilrnya Masa Berlaku Izin, Batasan Waktu Pembuatan Izin, Wilayah Penangkapan Dan Lokasi Pembudidayaan Ikan, Pungutan Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana Dan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2002. \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk mengatur pelayanan perizinan di bidang usaha perikanan. Latar belakangnya adalah potensi usaha perikanan rakyat, baik budidaya air tawar maupun penangkapan ikan di laut, yang perlu dikembangkan melalui pembinaan dan pelayanan perizinan.

Peraturan ini mengatur jenis usaha perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan (di laut dan perairan umum) dan usaha pembudidayaan ikan (di air tawar, air payau, dan laut). Bentuk perusahaan perikanan dapat berupa usaha perseorangan WNI, usaha kelompok WNI, atau perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Bupati untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Kapal penangkapan ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan keramba jaring apung wajib dilengkapi Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI). Unit pengolahan ikan wajib dilengkapi Surat Pengolahan Hasil (SPH). Peraturan ini juga mengatur cara penangkapan ikan yang dilarang, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, trawl, atau jaring dengan ukuran mata jaring di bawah 5 cm.

Bupati berwenang mengeluarkan IUP untuk usaha penangkapan ikan di laut dengan kapal ukuran tertentu, usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang, air payau, kolam air deras, ikan hias air tawar, dan bentuk lain sesuai potensi daerah. IUP berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan, sedangkan SPI/SPbI dan SPH berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan dari pemberi izin. Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam izin, memohon persetujuan tertulis untuk pemindahtanganan IUP, menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 bulan, dan merealisasikan rencana usahanya.

","transitional_provisions","1. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW
NUMBER 01
2002
SERIES C

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2002
ON:
FISHERY BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the People's Fishery business, whether carried out in the form of Freshwater Aquaculture or Fishing at sea, has great potential to be continuously developed optimally through Guidance and Licensing Services;
that in connection with the above, it is deemed necessary to immediately establish a Fishery Business License;
that the provisions for Fishery Business Licenses as referred to in letter b above need to be regulated and stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette dated August 8, 1950);
Law Number 9 of 1985 concerning Fisheries (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f533260d-46ec-46ad-9f11-e13512cd1ed5","actionData","errors"]