[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f530e480-51fb-452d-aa18-9ba0faa0b3ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","effective_date","2018-06-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA MIKRO
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, 27/06/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Usaha Mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi maasyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukkungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran. Bahwa dengan ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah. UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentanng Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Perda Provinsi Jawa Tengah No.13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Dan Fasilitas Penjaminan, Fasilitas Produksi Dan Produktivitas, Kemitraan Dan Jejaring Usaha, Fasilitas Perizinan Dan Standarisasi, Fasilitas Pemasaran, Pembinaan, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah peran strategis Usaha Mikro dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar, serta mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Ketentuan substansial mencakup kriteria Usaha Mikro, pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro, ruang lingkup pemberdayaan (fasilitasi pengembangan SDM, pembiayaan dan penjaminan, produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, perizinan dan standarisasi, serta pemasaran). Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari APBD dan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan. Kemitraan antara Usaha Mikro dan usaha besar diatur untuk mencegah hal-hal yang merugikan Usaha Mikro. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi perizinan dan standarisasi, serta memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (4) oleh Usaha Besar dan Menengah dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, pengembalian dana, penghentian kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Blora No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249143/perda-kab-blora-no-14-tahun-2022","56d7aad1-1d8e-4f5f-b22b-e0a82296bace","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
ON
MICRO ENTERPRISE EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that Micro Enterprises have a strategic role and position in building community economic resilience through job creation and poverty reduction;
that Micro Enterprises as one of the economic development actors in Blora Regency need to be empowered through the development of human resources, capital support, production and productivity, business protection, development of partnerships, business networks and marketing;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 17 of 2013

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f530e480-51fb-452d-aa18-9ba0faa0b3ee","actionData","errors"]