[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f52f3ddc-ebbc-4696-b281-a41d5ddc1ae6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","2006-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan-pengahapusan-penggabungan-kelurahan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.73 tahun 2005 tentang Kelurahan perlu ditindaklanjuti dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No.8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan harus di adakan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu adanya penetapan dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.47 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahu n 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Perda Kab.Kutai No.8 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai No.3 Tahun 2002. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pembentukan kelurahan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, tata kerja, keuangan, perencanaan pembangunan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2006. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
Kelurahan harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, kejelasan batas wilayah, potensi perkembangan ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, letak strategis, dan ciri-ciri masyarakat yang majemuk.
Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, kemudian dimintakan persetujuan DPRD.
Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan ketentuan bahwa kewenangan desa beralih menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah.
Diatur mengenai kedudukan dan tugas Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Diatur mengenai susunan organisasi kelurahan yang terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan, serta keuangan kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten, bantuan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang sah.
Diatur mengenai perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun secara partisipatif oleh Lurah, perangkat kelurahan, dan forum lembaga kemasyarakatan.
Diatur mengenai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di kelurahan untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada masih diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
ESTABLISHMENT, DELETION AND
MERGER OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 2 Paragraph (6) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages, the regulation regarding Urban Villages needs to be followed up immediately;
that with the enactment of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages, the Regional Regulation of Kutai Regency Number 8 of 2000 concerning Establishment, Deletion and Merger of Urban Villages must be amended immediately;
that to follow up on the intentions of letters a and b above, it is necessary to immediately stipulate the Establishment, Deletion and Merger of Urban Villages which are regulated in a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f52f3ddc-ebbc-4696-b281-a41d5ddc1ae6","actionData","errors"]