[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f52791aa-62a1-4d12-a874-72f7ffd471d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ABSTRAK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004. \n 1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 3. KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA 4. PENDAFTARAN PENDUDUK 5. PENCATATAN SIPIL 6. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 7. SANKSI ADMINISTRATIF 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan.
Kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, termasuk Pemerintah Kabupaten, Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan Petugas Registrasi.
Pendaftaran penduduk, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pendaftaran peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang), dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
Pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan peristiwa penting lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka penduduk yang belum melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya diberikan kesempatan untuk melapor paling lambat 1 (satu) tahun tanpa denda administratif.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (13), ayat (15), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administratif juga dikenakan terhadap:\n a. Penduduk WNI dan Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el.\n b. Penduduk Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).\n c. Penduduk Nonpermanen yang bepergian tidak membawa SKLD.\n3. Sanksi administratif bagi WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- dan bagi Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,-\n4. Sanksi administratif karena tidak membawa KTP-el atau SKLD sebesar Rp. 50.000,-\n5. Sanksi administratif karena tidak membawa SKTT sebesar Rp. 100.000,-\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 1.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BULELENG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to follow up the provisions of Article 20 of Government Regulation Number 37 of 2007 on the Implementation of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1958 Number 122, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f52791aa-62a1-4d12-a874-72f7ffd471d5","actionData","errors"]