[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f508d845-16db-4f15-a9f1-89420b0a6cf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18\r\nTAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN\r\nKEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18\r\nTAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN\r\nKEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - KOTA SUNGAI PENUH - PERUBAHAN KEDUA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18\r\nTAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN\r\nKEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Perda Kota Sungai Penuh yang mengatur Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 18 Tahun 2010. \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n Menambah 6 (enam) angka pada Pasal 1, yakni angka 80, angka 81, angka 82, angka 83, angka 84, angka 85; \r\nMengubah ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 42 ayat (1); Pasal 217 ayat (5) dan ayat (6); Pasal 224; Pasal 243; Pasal 266 ayat (3); Pasal 267 ayat (3); Pasal 269 ayat (2); Pasal 270 ayat (2); Pasal 292G; \r\nMenyisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32, yakni ayat (3a) dan ayat (3b); 1 (satu) Pasal di antara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A; 1 (satu) Pasal di antara Pasal 45 dan Pasal 46, yakni Pasal 45A; \r\nMenghapus ketentuan Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 226, s.d. Pasal 237; Pasal 239; Pasal 240; Pasal 241; Pasal 242; Pasal 244 s.d. Pasal 259; Pasal 292A s.d. Pasal 292F. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

\n\n

Perubahan meliputi penambahan definisi terkait laporan keuangan seperti Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, dilakukan perubahan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Perubahan juga mencakup ketentuan mengenai belanja hibah dan bantuan sosial, dengan penambahan pasal yang mengatur lebih rinci mengenai pemberian hibah kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, badan/lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

\n\n

Peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, serta persyaratan penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Walikota melalui PPKD. Beberapa pasal terkait standar akuntansi pemerintahan juga diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUNGAI PENUH
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 11 OF 2017
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 18
OF 2010 CONCERNING THE PRINCIPLES OF MANAGEMENT
OF REGIONAL FINANCE OF SUNGAI PENUH CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards in Regional Governments and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 14 of 2016 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2011 concerning Guidelines for Granting Grants and Social Assistance sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget, adjustments are needed to several provisions in the Regional Regulation of Sungai Penuh City governing the Principles of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f508d845-16db-4f15-a9f1-89420b0a6cf0","actionData","errors"]