[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f504039b-d193-4104-ade7-34789f1f9d82","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-12-11","effective_date","2025-12-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JDIH
2025
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 5, BN.2025 (1085/11 hlm)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan\r\ninformasi hukum secara tertib, terpadu, dan\r\nberkesinambungan dalam sebuah jaringan di lingkungan\r\nKementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta\r\nuntuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara\r\nlengkap, akurat, mudah, dan cepat diperlukan\r\npengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan\r\ninformasi hukum di lingkungan Kementerian Usaha\r\nMikro, Kecil, dan Menengah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33\r\nTahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan\r\nInformasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang\r\nJaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di\r\nLingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan\r\nMenengah;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor\r\n8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah\r\nNomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan fungsi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2025. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta mengintegrasikan JDIH Kementerian UMKM ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembentukan organisasi JDIH Kementerian UMKM yang terdiri atas Pusat JDIH (dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian) dan Anggota JDIH (terdiri dari berbagai biro, sekretariat deputi, dan badan layanan umum). Pusat JDIH memiliki tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan dokumentasi hukum, sementara Anggota JDIH bertugas mengelola dokumen hukum di unit kerja masing-masing.

Ruang lingkup pengelolaan mencakup dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, instrumen hukum (seperti keputusan, surat edaran, instruksi, pedoman, dan perjanjian), serta dokumen pendukung lainnya seperti naskah akademik dan kajian hukum. Pengelolaan dilakukan secara fisik dan digital melalui laman resmi JDIH Kementerian UMKM dan perpustakaan. Selain itu, Menteri membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dengan pendanaan yang bersumber dari APBN Kementerian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK WITHIN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to realize the management of legal documentation and information in an orderly, integrated, and sustainable manner within a network at the Ministry of Micro, Small, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f504039b-d193-4104-ade7-34789f1f9d82","actionData","errors"]