[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4fd2d82-d0b4-4687-8e41-146665fecd1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 23 Tahun 2003","number","23","year","2003","published_date","2003-12-15","effective_date","2004-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS PERKOTAAN - PASAR - PERTAMANAN - KABUPATEN MUARO JAMBI
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2003/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Perkotaan, Pasar dan Pertamanan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten; Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI, meliputi Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonering, pengangkatan dan Pemberhentian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004. \n Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.\r\n \n Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\n \n 7 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perkotaan, pasar, dan pertamanan, serta untuk membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota, pasar, dan pertamanan. Fungsi-fungsi yang diemban meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan, kebersihan dan pertamanan, serta pengelolaan pasar. Selain itu, dinas ini juga bertugas dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penyelenggaraan perizinan tata bangunan, pelayanan kebersihan dan perparkiran, pengelolaan dan pemeliharaan taman, serta pengelolaan tata usaha.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Program serta Sub Bagian Umum dan Keuangan), Bidang Tata Bangunan (dengan Seksi Perizinan dan Seksi Pengawasan), Bidang Kebersihan dan Pertamanan (dengan Seksi Kebersihan dan Seksi Pertamanan), Bidang Penataan Pasar (dengan Seksi Pengelolaan dan Seksi Pungutan), Bidang Pemadam Kebakaran (dengan Seksi Bimbingan dan Pengawasan serta Seksi Teknis dan Penanggulangan), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 23 OF 2003
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE URBAN, MARKET AND PARKS SERVICE
MUARO JAMBI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to exercise the authority of the Region in the Urban, Market and
Parks sector, it is necessary to establish the organization and work procedures of the Urban, Market and
Parks Service as an operational unit of the Regency Government;
that the establishment of the organization and work procedures of the Service as referred to in letter
a above, needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency,
Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency
(State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4fd2d82-d0b4-4687-8e41-146665fecd1d","actionData","errors"]