[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4fcbc0d-1f6e-42e4-a87b-98d77f201a1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PAJAK PENERANGAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK -PENERANGAN JALAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No.6, TLD No.51
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampirannya mengatur terhadap sebagian Kewenagan Kabupaten / Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah Kebupaten / Kota dibidang Energi dan Ketenagalistrikan ;\r\nbahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Penerangan Jalan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2007; PP No, 65 Tahun 2001; PP No. 3 Tahun 2005; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif pajak; cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan pajak; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberithauan pajak daerah; penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihanp; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan dan pembatalan pajak; tata cara penghapusan piutang pajak yang daluarsa; ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009. \n Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 \n 9 Halaman, Penjelasan: 1 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Objek Pajak:** Penggunaan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Banggai yang tersedia penerangan jalan dan rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, baik dari PLN maupun bukan PLN, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, kedutaan, perwakilan asing, lembaga internasional dengan asas timbal balik, penggunaan dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu tanpa izin, serta penggunaan khusus untuk sarana ibadah dan sosial.\n2. **Subjek Pajak:** Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.\n3. **Dasar Pengenaan Pajak:** Nilai jual tenaga listrik, yang ditetapkan berbeda untuk tenaga listrik dari PLN (jumlah tagihan biaya beban ditambah biaya pemakaian kwh) dan bukan PLN (dihitung berdasarkan kapasitas, penggunaan, dan harga satuan listrik yang ditetapkan oleh Bupati).\n4. **Tarif Pajak:** Dibedakan berdasarkan sumber tenaga listrik (PLN atau bukan PLN) dan jenis penggunaan (industri atau bukan industri), dengan tarif yang bervariasi antara 5% hingga 10%.\n5. **Masa Pajak:** Jangka waktu 1 bulan takwim.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan pajak, saat pajak terutang, kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi pengguna tenaga listrik bukan PLN, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, serta kewenangan penyidikan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Apabila wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 4 OF 2009
ON
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the division of Government affairs between the Central Government, Provincial Government and Regency / City Government in its appendix regulates part of the Regency / City Authority to stipulate Regional Regulations of Regency / City in the field of Energy and Electricity;
that to fulfill the provisions of Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, it is necessary to adjust Regional Regulation Level II Banggai Number 5 of 1998 concerning Street Lighting Tax;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Banggai Regency Regional Regulation concerning Street Lighting Tax.

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4fcbc0d-1f6e-42e4-a87b-98d77f201a1e","actionData","errors"]