[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4f5090d-f715-4702-aa1a-dd5f570a5ae7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021","number","13","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2021/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif; bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Materi pokok : Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan, Dan Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n Jumlah Halaman : 18 HLM; Penjelasan : 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diterbitkan dengan latar belakang untuk mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas, akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif, serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur kewenangan Walikota dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Perizinan Berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan Perizinan Berusaha lainnya. Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan Perizinan Berusaha yang meliputi manajemen penyelenggaraan, pengintegrasian PTSP, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

\r\n\r\n

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha, pemberian kemudahan dalam Pengawasan, dan penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terakhir, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilakukan secara berkala kepada Gubernur dan pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.\r\n2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n2. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:\r\n teguran atau peringatan tertulis;\r\n pembekuan Perizinan Berusaha; dan\r\n pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 13 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

Considering:

that to realize the welfare of the community in the region, it is necessary to improve the investment ecosystem and business activities through the implementation of quality and accountable business licensing;
that the Implementation of Business Licensing in the Region must be carried out by the Regional Government in an accountable, integrated, accessible, and participatory manner;
that there are developments in society and laws and regulations, so a legal basis is needed to implement business licensing in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Business Licensing;

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4f5090d-f715-4702-aa1a-dd5f570a5ae7","actionData","errors"]