[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e346f8-6294-433a-88bf-6c6da8bac108","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi-BPD
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41\r\nayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\ntentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyertaan Modal\r\nDaerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa\r\nTengah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat berbentuk uang dan/atau barang. Penyertaan modal dalam bentuk uang bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp. 9.679.000.000 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah). Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2014 paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Jika penyertaan modal belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal.

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi dana penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah. Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal, yang dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
REGARDING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Capital Participation in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1962 Number 10, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e346f8-6294-433a-88bf-6c6da8bac108","actionData","errors"]