[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4d530b4-65e8-4209-b2cf-529749908ad0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-09-02","effective_date","2009-09-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/ No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan:\r\na. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2),\r\ndan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007\r\nperlu ditetapkan Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan\r\nPertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak\r\nBharat tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan\r\nPertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. \n Dasar Hukum:\r\n1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten\r\nHumbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);\r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan\r\ndan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang\r\nPedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Desa. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: batasan istilah yang digunakan, Laporan Kepala Desa, Laporan Administrasi Keuangan BPD, LPPD Kepala Desa, Informasi LPPD, pelaporan administrasi keuangan BPD, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2009. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. \n 26 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2009 ini mengatur tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Laporan Kepala Desa, yang meliputi laporan bulanan penyelenggaraan pemerintahan, LPPD Kepala Desa (Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan), LKPJ Kepala Desa (Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan), dan penginformasian LPPD kepada masyarakat.
Laporan Keuangan BPD, yaitu laporan administrasi keuangan BPD yang disampaikan kepada Kepala Desa.

Ruang lingkup LPPD dan LKPJ meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Materi laporan mencakup ringkasan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi dan realisasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.

Penyusunan laporan Kepala Desa (LPPD dan LKPJ) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa sebagai dasar pembinaan. LKPJ Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan dievaluasi oleh BPD.

Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa. BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Kepala Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi berupa pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

","transitional_provisions","sanctions","

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati/Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

Considering:

that to implement the provisions of Article 15, Article 37 paragraph (2), and Article 99 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2007, it is necessary to establish General Guidelines for Reporting and Accountability of Village Government Administration.
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Pakpak Bharat Regency concerning General Guidelines for Reporting and Accountability of Village Government Administration.

In View of:

Law Number 9 of 2003 concerning the Establishment of South Nias Regency, Pakpak Bharat Regency, Humbang Hasundutan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4d530b4-65e8-4209-b2cf-529749908ad0","actionData","errors"]