[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4d43401-7579-46a1-a325-e78e1db112c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah","place_of_enactment","Praya","theme","Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, BD TAHUN 2023 ( ): hlm. 48
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang:\r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak melalui Notaris/ PPAT perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan secara online di Kabupaten Lombok Tengah; \n Dasar Hukum:\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor Menetapkan 32/PMK.05/2014;\r\nPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010;\r\nPeraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18.a Tahun 2021. \n Ruang Lingkup Peraturan ini antara lain:\r\nSistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahaan, memutuskan dan melaporkan penerimaan BPHTB meliputi:\r\na. prosedur pengurusan BPHTB : \r\n1. Tata Cara Penerapan NPOPTKP;\r\n2. Pendaftaran Online.\r\nb . prosedur Penelitian e-SSPD BPHTB;\r\nc. prosedur Pembayaran BPHTB;\r\nd . prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;\r\ne. prosedur Pelaporan BPHTB;\r\nf. prosedur Penagihan; dan\r\ng. prosedur Pengurangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023. \n 48 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) secara online di Kabupaten Lombok Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan meningkatkan tata kelola BPHTB dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak melalui Notaris/PPAT.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tata cara penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain, serta Rp. 300.000.000,- untuk hibah wasiat atau waris.
Prosedur pendaftaran dan pelaporan pajak terutang BPHTB secara online melalui Sistem Informasi Pengelolaan BPHTB, yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris atau secara individu di Kantor BAPENDA.
Prosedur penelitian/verifikasi SSPD BPHTB oleh BAPENDA, meliputi kebenaran informasi dan kelengkapan dokumen pendukung.
Prosedur pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan kode billing e-SSPD BPHTB melalui Bank yang ditunjuk.
Ketentuan mengenai pendaftaran dan pemindahan hak di Kantor Pertanahan setelah SSPD BPHTB diverifikasi.
Kewajiban pelaporan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala BAPENDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh Notaris/PPAT, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.
Prosedur penagihan BPHTB terutang melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT ΒΡΗΤΒ.
Prosedur pengajuan permohonan pengurangan ΒΡΗΤΒ kepada Bupati melalui BAPENDA dengan alasan yang jelas, dengan ketentuan pengurangan yang berbeda untuk kondisi tertentu Wajib Pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Notaris/PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- untuk setiap laporan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LOMBOK TENGAH
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF LOMBOK TENGAH
NUMBER 8 OF 2023
ABOUT
SYSTEM AND PROCEDURE FOR COLLECTION OF DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO
LAND AND/OR BUILDINGS ONLINE
IN LOMBOK TENGAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LOMBOK TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 73 of Regional Regulation Number 14 of 2010 concerning Regional Tax and to improve the governance of the Duty on Acquisition of Rights to Land and/or Buildings (BPHTB) in the process of registration, payment, and reporting of transfer of rights to land and/or buildings from Taxpayers through Notaries/PPAT, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding the System and Procedure for Collection of Duty on Acquisition of Rights to Land and/or Buildings online in Lombok Tengah Regency;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4d43401-7579-46a1-a325-e78e1db112c8","actionData","errors"]