[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4d18308-c095-48d3-84c3-13975bdd9303","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batu Bara","place_of_enactment","Limapuluh","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana - tata ruang
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2020/NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040
ABSTRAK:	\n \n Tahun 2019 merupakan masa Periodik 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan Peninjauan Kembali\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2033 untuk melihat kesesuaiannya\r\ndengan kebutuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang dan dengan adanya perubahan kebijakan nasional,\r\nkebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Batu Bara \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019; . Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Fungsi dan Kedudukan Serta Ruang Lingkup Wilayah; Tujuan, Kebijakan dan Strategi; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020. \n - \n - \n 53 Hlmn. Penjelasan 8 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara untuk periode 2020-2040. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan kabupaten sebagai kawasan investasi yang maju berbasis sektor pertanian, industri, jasa pelabuhan, dan hasil laut yang unggul, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kemandirian kabupaten. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan sistem perkotaan yang efisien dan terintegrasi, pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan berkelanjutan, pengembangan kegiatan berbasis pertanian, perikanan, jasa pelabuhan, dan industri, pelestarian potensi sumber daya alam, serta peningkatan perlindungan kawasan lindung. Strategi penataan ruang mencakup pengembangan konsep perkotaan mandiri, pusat-pusat perkotaan dengan pendekatan cluster ekonomi, Kawasan Perkotaan Lima Puluh sebagai pusat pemerintahan terpadu, Kawasan Perkotaan Indrapura sebagai bagian dari koridor ekonomi Sumatera, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Pangkalan Dodek sebagai sentra produksi perikanan. Rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, sumber daya air, telekomunikasi, dan prasarana lainnya). Rencana pola ruang meliputi kawasan peruntukan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, cagar budaya, ekosistem mangrove) dan kawasan peruntukan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, sumber daya air). Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan industri Kuala Tanjung, kawasan sentra perikanan Tanjung Tiram, kawasan pelestarian mangrove Pangkalan Dodek, kawasan perkampungan nelayan tradisional, dan kawasan cagar budaya Istana Lima Laras dan Mariam.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\n * untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;\n * untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\n * untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;\n * penggantian yang layak memperhatikan harga pasaran setempat, sesuai dengan NJOP, atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\n * yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\n * yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATU BARA
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF BATU BARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF BATU BARA REGENCY
YEAR 2020-2040

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATU BARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 16 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, all Regional Regulations of Regencies/Cities concerning the Regional Spatial Plan of Regencies/Cities must be prepared or adjusted;
that 2019 is the first 5 (five) Year Periodic period for reviewing the Regional Spatial Plan of Batu Bara Regency for 2013-2033 to see its suitability with development needs in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 15 of 2010 concerning Spatial Planning Implementation;
that with changes in national policy, regional policy and development dynamics, it has

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4d18308-c095-48d3-84c3-13975bdd9303","actionData","errors"]