[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4c85611-fc1e-490f-8589-ab941d40043f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun tahun 1998","number","4","year","1998","published_date","1998-03-17","effective_date","1998-11-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
1998
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.1999/NOMOR.16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya UU. No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa pemakaian Gedung Pertemuan ; Wales ; Aspal Sprayer dan Stone Crusher ; Rumah Dinas ; Kios; Timbangan Ternak ; Laboratorium Air Susu; Pas Kesehatan Hewan; Mobil Kesehatan Hewan Keliling, dengan memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada orang pribadi dan Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan 0aerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; \n Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nSemarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991. \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang beberapa ketentuan mengenai retribusi pemakaian kekayaan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 1998. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1980 tentang Sewa Wales, Aspal Sprayer dan Stone Crusher.\n2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.\n3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.\n4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penimbangan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan.\n5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemakaian kekayaan daerah seperti Gedung Pertemuan, Wales, Aspal Sprayer dan Stone Crusher, Rumah Dinas, Kios, Timbangan Ternak, Laboratorium Air Susu, Pos Kesehatan Hewan, dan Mobil Kesehatan Hewan Keliling, dengan memungut retribusi kepada orang pribadi dan badan hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengelompokan retribusi ke dalam Retribusi Jasa Usaha, cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, serta prinsip dan sasaran penetapan tarif yang didasarkan pada perolehan keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan, penyusutan, dan pembinaan. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian, dengan rincian tarif yang berbeda untuk setiap jenis kekayaan daerah.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi di wilayah daerah, masa retribusi sebagai jangka waktu pemanfaatan jasa, dan saat retribusi terutang yaitu pada saat penggunaan kekayaan daerah. Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga jika tidak dibayar tepat waktu. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan harus dilakukan secara tunai/lunas, meskipun memungkinkan adanya izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan persyaratan tertentu.

Peraturan ini juga mengatur tata cara penagihan retribusi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi, serta tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh berbagai bagian dan dinas terkait, dan pengawasan dilakukan oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang dan pejabat instansi terkait.

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah:\n1. Nomor 19 Tahun 1980 tentang Sewa Wales, Aspal Sprayer dan Stone Crusher;\n2. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;\n3. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;\n4. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penimbangan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan;\n5. Nomor 4 Tahun 1997 tentang Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.\ndinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER 16 OF 1999 SERIES B NUMBER 6

REGIONAL REGULATION
OF SEMARANG REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER 4 OF 1998
REGARDING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT, HEAD OF THE SECOND LEVEL REGION OF SEMARANG

Considering:

that with the enactment of Law No. 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to regulate the Use of Regional Assets in the form of the use of Meeting Buildings; Wales; Asphalt Sprayer and Stone Crusher; Official Residence; Kiosks; Livestock Scales; Milk Water Laboratory; Animal Health Post; Mobile Animal Health Unit, by collecting a Local Service Charge for the Use of Regional Assets from individuals and Legal Entities in accordance with applicable regulations.
that in connection with the above, it is necessary to regulate and stipulate it in a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4c85611-fc1e-490f-8589-ab941d40043f","actionData","errors"]