[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4c744f5-809c-4f29-a685-f95230a2b207","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012","number","17","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - penyerahan arsip statis - organisasi politik - organisasi kemasyarakatan - perseorangan
2012
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 17, jdih.anri.go.id; 6 hlm.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan peran serta organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang diwujudkan dalam penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. Salah satu upaya penyelamatan arsip statis dilaksanakan melalui penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1985; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Kepres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006; dan Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2011. \n Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n Lampiran file: 27 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7; lampiran hlm 8 sd 27) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 ini mengatur pedoman penyerahan arsip statis bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, yang diwujudkan melalui penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam pelindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

Ketentuan Substansial:

Kewajiban Penyerahan Arsip: Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan wajib menyerahkan arsip statis dari kegiatan yang didanai dari anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada lembaga kearsipan.
Hak dan Kewajiban Pencipta Arsip: Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan memiliki hak dan kewajiban sebagai pencipta arsip, termasuk hak atas jaminan keselamatan dan kelestarian arsip yang diserahkan, serta kewajiban untuk menjamin autentisitas arsip.
Hak dan Kewajiban Lembaga Kearsipan: Lembaga kearsipan memiliki hak dan kewajiban dalam akuisisi arsip statis, termasuk hak untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai status kepemilikan arsip dan kewajiban untuk menjamin terpeliharanya keselamatan dan kelestarian arsip statis.
Penghargaan: Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang menyerahkan arsip statis.

Peraturan ini juga mengatur tahapan penyerahan arsip statis, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, seremonial serah terima, dan pendokumentasian. Lampiran peraturan ini berisi formulir dan contoh dokumen yang diperlukan dalam proses penyerahan arsip statis.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/243155/perka-arsip-nasional-no-37-tahun-2016","e376417f-0a03-4ceb-989f-dd961b99cbb1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, South Jakarta 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2012
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF STATIC ARCHIVES FOR POLITICAL ORGANIZATIONS,
COMMUNITY ORGANIZATIONS, AND INDIVIDUALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the participation of political organizations, community organizations, and individuals which is manifested in the preservation of static archives as the nation's collective memory;
that one of the efforts to preserve static archives is carried out through the submission of static archives to archival institutions;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4c744f5-809c-4f29-a685-f95230a2b207","actionData","errors"]