[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4c6db8f-0cdb-42b5-9983-2c83fc1319b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA -RETRIBUSI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/No. 8 SERI C NOMOR 3, TLD No. 27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah meletakan prinsip otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kabupaten untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah ;\r\nbahwa pengaturan dalam penyelenggaraan pemberian tanda daftar usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras merupakan jenis usaha pelayanan masyarakat oleh karena itu dalam rangka pemberian tanda daftar usaha kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi\r\nDan Penyosohan Beras; \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No, 18 Tahun 1997 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 44 Tahun 1995; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi emberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan strktur dan besarnya tarif retribusi; strktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005. \n 12 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras di Kabupaten Parigi Moutong. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras. Obyek retribusi adalah setiap pelayanan atas penerbitan tanda daftar usaha tersebut, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tanda daftar usaha. Retribusi ini termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pendapatan jasa penggilingan padi dan penyosohan beras. Struktur tarif retribusi ditentukan berdasarkan pendapatan jasa penggilingan, dengan tarif sebesar 1,25% dari pendapatan jasa penggilingan, ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 275.000,-. Hasil penerimaan retribusi sebagian diperuntukkan kepada Desa sebesar 2,5%. Masa berlaku tanda daftar usaha adalah 1 tahun. Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD sebagai dasar penetapan retribusi terutang melalui penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PARIGI MOUTONG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 7 OF 2005
CONCERNING
FEES FOR ISSUANCE OF RICE MILLING AND RICE HULLING BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PARIGI MOUTONG,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 10 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it has laid down the principle of broad, real and responsible regional autonomy to the Regency to determine and implement policies on its own initiative based on community aspirations and regional potential;
that the regulation in the implementation of granting business registration certificates for Rice Milling and Rice Hulling is a type of community service business, therefore in the context of granting business registration certificates to individuals or entities intended for guidance, regulation, control and supervision of activities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4c6db8f-0cdb-42b5-9983-2c83fc1319b0","actionData","errors"]