[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4bed9ce-706e-4b1c-9a5d-bb2b9f93f2d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PENDAFTARAN - PENDUDUK - CATATAN SIPIL
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2008/No. 10, LL 41 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil diperlukan sistem administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil yang melibatkan peran aktif masyarakat; \r\nUntuk terwujudnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil perlu dilakukan penataan, penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; \n UU No 1 Tahun 1974; UU No 3 Tahun 1976; UU No 9 Tahun 1992; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2006; PP No 31 Tahun 1998; PP No 10 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Kepres RI No 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35A Tahun 2005; Perda No 2 Tahun 2007. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Registrat dan Pencatatan Sipil; 5. Pendaftaran Penduduk; 6. Pencatatan Sipil; 7. Blangko Dokumen Kependudukan; 8. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Lain-lain; 13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2008. \n 41 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Kebijakan ini mengatur pencatatan biodata penduduk, peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting, serta penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Utara bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penduduk memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama, dokumen penduduk, perlindungan data pribadi, kepastian hukum dalam pemilikan dokumen, informasi mengenai data kependudukan, serta ganti rugi atas kesalahan pejabat. Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta memberikan keterangan dan bukti yang benar.

Peraturan ini juga mengatur tentang registrat dan pejabat pencatatan sipil, pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan dan perubahan KK dan KTP, pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran perpindahan penduduk dalam dan luar wilayah Indonesia, serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Selain itu, diatur pula mengenai pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, kematian, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya. Pengadaan blangko dokumen kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang memiliki kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang mencegah penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n2. Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga menyebabkan kerugian Pemerintah dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n3. Penduduk yang dengan sengaja tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-.\n4. Penduduk yang memberikan keterangan dan bukti tidak benar dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.\n5. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KOLAKA UTARA REGENCY GOVERNMENT
KOLAKA UTARA REGENCY REGULATION
NUMBER 10 OF 2008
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGISTRATION OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOLAKA UTARA,

Considering:

that in order to organize government services in the field of population and to realize orderly population administration and civil registration, a population administration and civil registration system is needed that involves the active role of the community;
that in order to realize the implementation of population registration and civil registration, it is necessary to organize, control population documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Kolaka Utara Regency concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4bed9ce-706e-4b1c-9a5d-bb2b9f93f2d6","actionData","errors"]