[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4ae3fcb-c647-4c68-81da-ee3b0551ca5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-28","effective_date","2020-02-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK - OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH - TAHUN 2020
2020
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 1, BN 2020 (95): 10 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kelembagaan Perpustakaan umum di provinsi dan/atau kabupaten/kota merupakan salah satu urusan wajib non dasar sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 129 Tahun 2018; Perpres No. 88 Tahun 2019; Permen PUPR No. 22/PRT/M/ 2018; PMK No. 48 Tahun 2016; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan Kepala Perpusnas No. 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpusnas No. 9 Tahun 2017; Dan Keputusan Kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2001 \n Pasal 4\r\nPengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020. \n Lampiran File; 52 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan perpustakaan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Mengingat perpustakaan umum di daerah memiliki anggaran yang relatif kecil, DAK Fisik diharapkan dapat membantu pengembangan perpustakaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penggunaan DAK Fisik untuk pembangunan, perluasan, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan, pengadaan perabot dan TIK, serta pengembangan bahan perpustakaan.
Proses pengajuan, penilaian, pengalokasian, dan penyaluran DAK Fisik.
Pelaksanaan DAK Fisik sesuai dengan petunjuk operasional yang dilampirkan dalam peraturan ini.
Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan sebagai pertimbangan alokasi DAK Fisik tahun berikutnya.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik untuk pengembangan perpustakaan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2020
ON
OPERATIONAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF
PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUND FOR EDUCATION
SUB-SECTOR OF REGIONAL LIBRARIES IN 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the purpose of the State of the Republic of Indonesia was established to protect the entire nation, realize welfare, educate the nation's life and participate in world peace;
that to deliver all Indonesian people free from the shackles of ignorance, poverty and laziness, it is necessary to develop public libraries as regulated in Article 22 of Law Number 43 of 2007 on Libraries;
that the public library institution in the a province and/or regency/city is one of the mandatory non-basic affairs as regulated in Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4ae3fcb-c647-4c68-81da-ee3b0551ca5c","actionData","errors"]