[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f49fa2fa-374e-41e3-9c9f-03e57877f20d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-TANGGUNG-JAWAB-SOSIAL-BADAN-USAHA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Palopo 2022 No.4/TLD.No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
ABSTRAK:	\n \n Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila\r\nkelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah Kota Palopo perlu\r\ndilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dengan kewenangan yang jelas,akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna. Untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945; UU Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2019; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 47 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan BI Nomor 11/3/PBI/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI Nomor 15/13/PBI/2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permensos Nomor 9 Tahun 2020. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Tanggung Jawab Sosial, Badan Usaha, Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, Keluarga. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, Tanggung jawab Sosial Badan Usaha. BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA. BAB IV FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA. \r\nBAB VII PELAPORAN. BAB VIII PENGHARGAAN. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN.- BAB XI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022. \n XI Bab, 30 Pasal (11 Hlm.) dan 3 Hlm. Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan citra badan usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial yang terarah dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah amanat Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan TJSL.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban bagi setiap badan usaha (kecuali UMKM) untuk melaksanakan TJSL di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, dan lingkungan.
Sasaran TJSL adalah individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak layak secara kemanusiaan (miskin, terlantar, disabilitas, dll.).
TJSL mencakup tanggung jawab di dalam (pemenuhan kebutuhan karyawan dan keluarga) dan di luar badan usaha (peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar).
Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL. Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota forum.
Forum bertugas membantu Walikota dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL, memfasilitasi badan usaha, dan mengoordinasikan pelaksanaan TJSL berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.
Pendanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari APBD, kontribusi anggota Forum, dan/atau sumber lain yang sah.
Badan Usaha wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan TJSL kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

","transitional_provisions","1. Forum harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALOPO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 4 OF 2022
ON
MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

Considering / Whereas :

that welfare and prosperity are the goals to be achieved in accordance with the mandate of the fifth principle of Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph;
that in order to improve the welfare and prosperity of the community in the Palopo City area, it is necessary to implement policies in the management of corporate social responsibility with clear, accountable, fair, equitable, quality, efficient, and effective authority;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties involved in the management of corporate social responsibility of Business Entities, it is necessary to regulate the order of organizing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f49fa2fa-374e-41e3-9c9f-03e57877f20d","actionData","errors"]