[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f49af607-001b-4678-ab68-e348c11e71df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng\r\nTahun 2012 – 2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng\r\nTahun 2012 – 2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana tata ruang
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO. , TLD NO.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng\r\nTahun 2012 – 2032\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;\r\nbahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.\r\n \n Dasar Hukum: \r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;\r\nUndang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemny;\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian \r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang \r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara \r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan \r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana \r\n \n TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG\r\n TAHUN 2012 – 2032 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 76 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 menetapkan arah pembangunan wilayah dengan memanfaatkan ruang secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.\r\n\r\nKebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana. Ini mencakup penguatan fungsi kawasan lindung, pengembangan sumber daya alam berbasis konservasi, peningkatan produktivitas lahan pertanian, pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.\r\n\r\nPeraturan ini mengatur pembagian kewenangan dalam penataan ruang, menetapkan kawasan-kawasan strategis, serta memberikan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung dan budidaya. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang juga diatur, termasuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\r\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\r\n\t\ta. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;\r\n\t\tb. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini;\r\n\t\tc. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\r\n5. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\r\n\t\ta. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\r\n\t\tb. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.\r\n6. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
THE SPATIAL PLAN OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2012 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTAENG,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Bantaeng Regency by utilizing regional space in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner to improve public welfare and security, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for the location of development investments carried out by the government, community, and/or business world.
that with the enactment of Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f49af607-001b-4678-ab68-e348c11e71df","actionData","errors"]