[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f499405c-1e99-4a4e-bf53-88b311a84105","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1963","number","49","year","1963","published_date","1963-08-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hubungan Sewa Menyewa Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1963
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 49, LN. 1963/No. 89, TLN. No. 2586, LL : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 1963. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Huurprijsbesluit 1949 yaitu keputusan Directeur van Economische Zaken dahulu tertanggal 28 April 1949 No. 770/KP. 841 (Jv. Crt. 1949 No. 35). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan dikeluarkan untuk mengatur hubungan sewa menyewa perumahan dalam rangka ekonomi terpimpin menuju masyarakat sosialis Indonesia. Peraturan ini menetapkan pedoman penetapan harga sewa perumahan yang layak dan mengatur hak serta kewajiban dalam hubungan sewa menyewa. Kepala Daerah dan Kepala Kantor Urusan Perumahan (K.U.P.) memiliki peran penting dalam penetapan harga sewa dan penyelesaian perselisihan. Panitia Perumahan dibentuk untuk memberikan pertimbangan dalam perselisihan. Harga sewa ditetapkan maksimal 4% dari harga bangunan, dengan pengecualian untuk perumahan perusahaan atau asing. Penghentian sewa menyewa memerlukan izin K.U.P. dan dapat dilakukan jika ada pelanggaran kewajiban atau kebutuhan mendesak dari pemilik. Pengosongan perumahan tanpa izin dapat dilakukan dengan bantuan polisi. Peraturan ini juga mengatur larangan menaikkan harga sewa di luar ketentuan dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran.","transitional_provisions","1. Pada waktu peraturan ini diundangkan, maka semua persetujuan sewa menyewa: a. berlaku terus sampai jangka waktunya tersebut dalam perjanjian berakhir; b. bagi perumahan yang jangka waktunya sewa menyewa tidak ditentukan, berlaku terus selama tidak dihentikan menurut peraturan ini. 2. Ketentuan pada ayat (1) huruf b pasal ini berlaku juga bagi perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah. 3. Perkara-perkara mengenai sewa menyewa/penggunaan perumahan, yang pada waktu peraturan ini diundangkan: a. sudah diputus pada tingkat terakhir dan putusannya telah dilaksanakan, dinyatakan telah selesai; b. sudah diputus, tetapi putusannya belum dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Kepala Daerah; c. belum diputus, diserahkan kepada Kepala K.U.P. untuk diselesaikan menurut peraturan ini. 4. Surat Izin Perumahan yang dikeluarkan sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 (3 Agustus 1961) dinyatakan sebagai dikeluarkan menurut peraturan ini.","sanctions","1. Dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat dipidana karena melakukan pelanggaran: a. barangsiapa yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa Surat Izin Perumahan yang sah bagi perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah; b. barangsiapa melanggar ketentuan termaksud dalam pasal 19 ayat (1) peraturan ini. 2. Dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dapat dipidana karena melakukan kejahatan, barangsiapa yang menggunakan perumahan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penipuan. 3. Pengadilan dalam putusannya memerintahkan pengosongan perumahan termaksud pada ayat (1) atau (2) pasal ini.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57275/pp-no-44-tahun-1994","ce72c49c-0aad-4da0-8e12-39d3e5f9960b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66473/pp-no-55-tahun-1981","027c3e49-fa76-4416-9132-e776577bc8b3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 1963
CONCERNING
HOUSING RENTAL RELATIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in the context of implementing a guided economy towards a Socialist Indonesian society, it is necessary to have provisions governing rental relations and containing guidelines for determining reasonable housing rental rates in accordance with the circumstances;
In view of:	Article 5 paragraph 2 of the Constitution; Government Regulation in Lieu of Law No. 6 of 1961 concerning Basic Housing Principles (State Gazette of 1962 No. 40); Government Regulation No. 17 of 1963 concerning Basic Principles for the Implementation of Government Regulation in Lieu of Law on Housing (State Gazette of 1963 No. 25); Law No. 10 Prp of 1960;

Hearing:

The First Minister, Deputy First Minister for People's Welfare, Deputy First Minister for Home Affairs, Minister of Social Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f499405c-1e99-4a4e-bf53-88b311a84105","actionData","errors"]