[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4952194-b8a5-4aa1-9152-ac7eaa7b1dd1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pelayanan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagakerjaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja \r\nmempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting \r\nsebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk \r\nmewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur \r\nyang merata baik material maupun spiritual sesuai dengan\r\nvisi dan misi Kabupaten Temanggung berdasarkan \r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk \r\nmeningkatkan kualitas kerja dan peran sertanya dalam \r\npembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja \r\ndan keluarganya sesuai dengan harkat martabat \r\nkemanusiaan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan urusan \r\nbidang tenaga kerja pada sub urusan pelatihan kerja dan \r\nproduktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan \r\nhubungan industrial diserahkan ke Pemerintah Daerah \r\nKabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan penyesuaian \r\nPeraturan Daerah terkait ketenagakerjaan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pelayanan Ketenagakerjaan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Di dalam Peraturan Derah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ruang Lingkup\r\nBab III Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah\r\nBab IV Pelatihan dan Pemagangan\r\nBab V Penempatan Tenaga Kerja\r\nBab VI Perluasan Kesempatan Kerja\r\nBab VII Penggunaan TKA\r\nBab VIII PMI\r\nBab IX Hubungan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengupahan\r\nBab X Kesempatan Beribadah, Fasilitas Kerja dan THR\r\nBab XI HUbungan Industrial dan Syarat Kerja\r\nBab XII Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial\r\nBab XIII Pembinaan\r\nBab XIV Larangan\r\nBab XV Pendanaan\r\nBab XVI Ketentuan Pidana\r\nBab XVII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 dicabut. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 97).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Temanggung.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja daerah, sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan dan pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan persyaratan kerja.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Pelatihan dan Pemagangan: Mengatur penyelenggaraan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi, termasuk pelatihan oleh BLK pemerintah dan LPK swasta.
Penempatan Tenaga Kerja: Mengatur penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara, termasuk pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Perluasan Kesempatan Kerja: Menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor, termasuk program transmigrasi.
Penggunaan TKA: Mewajibkan Pemberi Kerja TKA memiliki Rencana Penggunaan TKA dan membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA).
PMI: Mengatur hak warga daerah untuk menjadi PMI, persyaratan calon PMI, dan perlindungan PMI sebelum dan sesudah penempatan.
Hubungan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, dan Pengupahan: Mengatur hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, perlindungan tenaga kerja (termasuk jaminan sosial), dan kebijakan pengupahan (termasuk UMK).
Kesempatan Beribadah, Fasilitas Kerja, dan THR: Mewajibkan pemberi kerja memberikan kesempatan beribadah, menyediakan fasilitas kerja, dan memberikan THR.
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja: Mengatur pelaksanaan hubungan industrial melalui serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, serta mengatur syarat kerja.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Mengatur penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pemberi Kerja: Memiliki kewajiban terkait penggunaan TKA, pembayaran DKP-TKA, pemberian kesempatan beribadah, penyediaan fasilitas kerja, pembayaran THR, dan penyampaian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan.
Pekerja/Buruh: Memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan upah yang layak.
Perusahaan Penempatan PMI: Wajib menempatkan Calon PMI sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan memiliki Rencana Penggunaan TKA dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, denda, penghentian sementara proses permohonan, dan/atau pencabutan pengesahan Rencana Penggunaan TKA.\n2. Perusahaan penempatan PMI yang tidak melaksanakan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, denda, pemberhentian sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Pemberi Kerja yang tidak memberikan kesempatan beribadah kepada Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, denda, pemberhentian sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n4. Pemberi Kerja yang tidak memberikan THR kepada Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, denda, pemberhentian sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n5. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan (Pasal 53 dan Pasal 54) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TEMANGGUNG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ABOUT
LABOR SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that in the implementation of manpower development, it has a very important role and position as an actor and goal of development to realize a prosperous, just and equitable society that is evenly distributed both materially and spiritually in accordance with the vision and mission of Temanggung Regency based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in accordance with the role and position of the labor force, manpower development is needed to improve the quality of work and its participation in development as well as increasing the protection of labor and their families in accordance with human dignity;
that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4952194-b8a5-4aa1-9152-ac7eaa7b1dd1","actionData","errors"]