[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f48876e1-ad5d-4f38-b425-51a3dd1c7f08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-09","effective_date","2023-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BENCANA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/NO.3,TLD, LL Kab. Kapuas Hulu: 42 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah bertanggungjawab melindungi segenap warganya termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara 1945; \r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 \r\n \n Ketentuan Umum; Asas, Prinsip Dan Tujuan Pengaturan; Tanggung Jawab Dan Wewenang; Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Peran Lembaga Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dan Lembaga Internasional; Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana; Pendanaan Penanggulangan Bencana; Pengawasan Dan Laporan Pertanggungjawaban; Penyelesaian Sengketal; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023. \n 32 halaman peraturan dan 10 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana dan terkoordinasi, melindungi cagar budaya dan lingkungan alam, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, membangun partisipasi publik dan swasta, serta menciptakan keamanan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi penjaminan hak masyarakat terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana penanggulangan bencana, pemeliharaan warisan sejarah dan budaya, serta pengawasan harga kebutuhan pokok. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, pelaksanaan kerja sama penanggulangan bencana, pengaturan penggunaan teknologi, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, penertiban pengumpulan dan penyaluran bantuan, pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan koordinasi pembentukan relawan.

\n\n

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta melakukan pengawasan. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar, dan turut berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

\n\n

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tahap prabencana meliputi perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknik. Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana vital. Tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Lembaga usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2023 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

Considering:

that the Regional Government of Kapuas Hulu Regency\nas an element of the Government Administration\nin the Region is responsible for protecting all\nits citizens, including protection against\ndisasters in order to realize\ngeneral welfare in accordance with the objectives\nof the founding of the Indonesian state as\nthe Preamble to the 1945 State Constitution of the\nRepublic of Indonesia;
that based on geological, geographical\nand sociographic conditions, the Kapuas Hulu Regency area\nhas the potential for natural disasters,\nnon-natural disasters and social disasters that\ncan cause casualties and\nenvironmental damage, property loss\nas well as psychological impacts;
that based on the provisions in Article 8\nof Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f48876e1-ad5d-4f38-b425-51a3dd1c7f08","actionData","errors"]