[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f48002c7-656c-464a-a272-8406678db463","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji","short_title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-08-07","effective_date","2018-09-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","577693f7-1c4b-42f9-8af4-92ae07fc6d8d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji","short_name","Peraturan BPKH","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Badan Pengelola Keuangan Haji","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

good corporate governance-pakta integritas
2018
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2018 (1246) : 188 hlm
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji TENTANG Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji
ABSTRAK:	\n \n untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Badan Pengelola Keuangan Haji dan meningkatkan integritas Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji; \n UU No. 34 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 110 Tahun 2017 \n Peraturan ini berisi Kebijakan kepatuhan ditujukan sebagai pedoman BPKH dalam pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta manfaat bagi\r\nkemaslahatan umat Islam.\r\nBPKH menetapkan penerapan Good Corporate Governance untuk jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip syariah, dan merupakan tanggung jawab semua pihak.\r\nBadan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Pegawai BPKH wajib menandatangani Pakta Integritas. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kepatuhan, Good Corporate Governance, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Profesional dikenakan sanksi\r\nUntuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dalam pengelolaan Keuangan Haji, ditetapkan kode etik sebagai pedoman dan landasan tingkah laku \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. \n 188 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. Oleh karena itu, (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas BPKH serta meningkatkan integritas anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan pegawai BPKH. Kebijakan kepatuhan ditujukan sebagai pedoman BPKH dalam memenuhi ketentuan terkait pengelolaan Keuangan Haji sesuai peraturan perundang-undangan, mencapai budaya kepatuhan, dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Ketentuan substansial mencakup:

Kebijakan kepatuhan berlaku bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak Terkait, meliputi kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban, penghindaran benturan kepentingan, dan kepatuhan dari Pihak Terkait.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh, dan memenuhi prinsip syariah.
Kode etik sebagai pedoman dan landasan tingkah laku untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKH, mencakup penegakan integritas, menjaga kerahasiaan, larangan penyalahgunaan jabatan, kepatuhan penggunaan dokumen, dan larangan benturan kepentingan.
Kewajiban menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan janji atau komitmen untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kepatuhan, Good Corporate Governance, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Profesional dikenakan sanksi.\n2. Pengenaan sanksi tidak menghentikan proses oleh aparat penegak hukum dalam hal diduga terjadi tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Fakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/345977/peraturan-bpkh-no-2-tahun-2025","9399dc94-0a6a-4c0f-9a51-4bac9adeac82","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1246, 2018

BPKH. Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and Integrity Pact.

REGULATION OF HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ON
COMPLIANCE POLICY, IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE,
CODE OF ETHICS, AND INTEGRITY PACT
HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD,

HEAD OF THE EXECUTING BODY OF THE HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to maintain the dignity, honor, and credibility of the Hajj Finance Management Agency and to improve the integrity of the Members of the Executing Body and the Supervisory Board as well as the Employees of the Hajj Finance Management Agency, it is necessary to stipulate a Regulation of the Hajj Finance Management Agency concerning Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and Integrity Pact of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f48002c7-656c-464a-a272-8406678db463","actionData","errors"]